RRI.CO.ID,Jambi - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Jambi mendorong percepatan realisasi belanja pemerintah untuk memberikan dampak lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
Kepala Kanwil DJPb Provinsi Jambi, Adnan Wimbyarto, mengatakan pertumbuhan ekonomi Jambi hingga Triwulan II 2026 masih berada di bawah pertumbuhan ekonomi nasional maupun capaian di tingkat Sumatera.
Hal tersebut disampaikan Adnan di sela kegiatan Diseminasi Kajian Fiskal Regional (FKR) Provinsi Jambi Triwulan II Tahun 2026.
“Kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi di Jambi, dibandingkan nasional kita masih ada di bawahnya. Bahkan di Sumatera kita masih kalah,” kata Kakanwil Adnan, 30 September 2026.
Menurutnya, kondisi tersebut menjadi pekerjaan bersama, termasuk bagaimana mengoptimalkan peran APBN dan APBD sebagai instrumen yang dapat mendorong aktivitas ekonomi daerah.
Kanwil DJPb mencatat terdapat sekitar Rp19,1 triliun lebih dana yang dikelola melalui APBN di Jambi. Angka tersebut belum termasuk sejumlah dana yang tidak disalurkan melalui KPPN di lingkup Kanwil DJPb Jambi, tetapi berada di bawah pengelolaan pemerintah pusat.
Adnan mengatakan pihaknya terus melihat ke mana arah belanja pemerintah tersebut serta mengidentifikasi potensi penumpukan realisasi anggaran hingga akhir tahun.
“Banyak. Nah, ini kita akan coba duitnya ke mana arahnya. Kemudian kedua, ada tidak penumpukan sampai akhir tahun? Ternyata ada beberapa penumpukan,” ujarnya.
Salah satu yang menjadi perhatian adalah belanja modal. Menurut Adnan, percepatan belanja modal penting agar efek berganda atau multiplier effect terhadap perekonomian dapat muncul lebih awal.
“Kita akan coba dorong supaya multiplier effect-nya dari awal sudah bisa, sehingga pertumbuhan ekonomi yang 4 sekian tadi bisa lebih dari yang kita harapkan,” katanya.
Ia mengakui kondisi global dan karakteristik ekonomi Jambi yang berbasis komoditas turut menjadi tantangan. Fluktuasi harga komoditas dapat memengaruhi kinerja perekonomian daerah.
Selain itu, kebijakan efisiensi anggaran juga membuat pemerintah perlu mendorong agar penyerapan tidak menumpuk di penghujung tahun.
Adnan berharap hasil Kajian Fiskal Regional dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah untuk mempercepat belanja yang memiliki dampak langsung terhadap masyarakat.
“Kita kejar, ada dua hal tadi, belanja modal kita kejar, dana fisik kita kejar, sehingga tidak sampai menunggu injury time baru diserap. Sehingga dampaknya ke masyarakat harus segera nyata,” tuturnya.
Menurutnya, APBN sebagai shock absorber harus dapat dirasakan manfaatnya secara nyata oleh masyarakat. “Dengan angka-angka yang kita sajikan ini, kita bisa melihat bahwa APBN sebagai shock absorber bergerak di Jambi. Tidak diam saja, duitnya banyak. Tapi delivered atau tidak, ini kita uji,” kata Adnan.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....