KBRN, Jambi : Kanwil Ditjend Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Jambi mengadakan Evaluasi Pelaksanaan APBN/APBD tahun Anggaran 2024 dan Kinerja Anggaran Tahun 2025 lingkup Provinsi Jambi, Kamis (20/2/2025). Kegiatan yang dilaksankan secara luring di aula Kanwil DJPb dan juga secara daring ini turut diikuti Kepala ataupun perwakilan Satuan kerja Kementerian/Lembaga (K/L) dan juga Pemerintah Daerah.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Kanwil Ditjend Perbendaharaan provinsi Jambi Burhani AS menyampaikan evaluasi pelaksanaan APBN dan APBD tahun anggaran 2024 , serta kinerja pelaksanaan APBN dan APBD tahun 2025.

Dijelaskannya, pelaksanaan APBN di wilayah kerja Kanwil DJPb Provinsi Jambi pada tahun 2024 berjalan dengan baik, namun demikian ruang perbaikan perlu untuk terus dicari. “Adapun Lesson Learned Pelaksanaan APBN di lingkup Kanwil DJPb Provinsi Jambi Tahun 2024, antara lain penyerapan anggaran yang tidak merata pada tiap triwulan, khususnya pada Belanja Modal akibat tantangan perencanaan dan pelaksanaan,” ujar Kakanwil Burhani AS.

Selain itu, terdapat tantangan dalam pengadaan barang dan jasa, khususnya yang memerlukan proses lelang, serta proses dan distribusi petunjuk teknis yang terkadang lambat diterbitkan oleh Kementerian di pusat kepada unit pelaksana teknis di daerah. Hal lainnya adanya perubahan regulasi teknis yang dapat menyebabkan delay dalam pelaksanaan anggaran akibat beberapa penyesuaian teknis di lapangan.

Realisasi Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp24,86 Triliun atau sebesar 97,74 persen dari pagu, sedangkan realisasi Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp 9,79 Triliun atau sebesar 96,28 persen dari pagu. Realisasi Belanja Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp15,06 Triliun atau sebesar 98,72 persen dari pagu, yang terdiri dari Transfer ke daerah terdapat realisasi sebesar Rp13,77 Triliun atau 98,65 persen dari pagu, Dana Desa terdapat realisasi sebesar Rp 1,21 Triliun atau 99,74 persen dari pagu, dan realisasi Transfer Hibah sebesar Rp76,15 Miliar 95,53 persen dari pagu.

Sementara untuk tahun ini, lanjut Burhani AS, tema APBN 2025 adalah APBN yang Sehat, Akseleratif, dan Suportif guna mendukung Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan. “APBN Tahun 2025 merupakan APBN transisi yang disusun dengan mempertimbangkan faktor perekonomian global serta bauran kebijakan jangka pendek, menengah, dan panjang. Desain APBN 2025 disusun guna mendorong pencapaian visi Indonesia Emas 2025 serta memberikan ruang untuk pelaksanaan program pemerintahan selanjutnya,” kata Kakanwil.

Dijelaskannya, secara umum Fokus Kebijakan Fiskal Tahun 2025 mencakup tiga hal, yaitu Strategi kebijakan fiskal jangka pendek yang difokuskan pada keberlanjutan dukungan terhadap pendidikan bermutu, kesehatan berkualitas, penurunan tingkat kemiskinan dan peningkatan pemerataan kesejahteraan, serta pertumbuhan ekonomi yang tinggi. “ Selanjutnya Strategi kebijakan fiskal jangka menengah dan panjang yang diarahkan pada hilirisasi dan transformasi hijau, ekonomi kreatif dan kewirausahaan, penguatan kualitas SDM, serta kesejahteraan yang berkeadilan (inklusivitas),” ujarnya.

Fokus selanjutnya adalah Penguatan fiskal holistik untuk mewujudkan APBN yang sehat dan berkelanjutan melalui collecting more, spending better, serta innovative financing secara prudent.