RRI.CO.ID, Jambi – Keberagaman suku dan budaya di Kota Jambi menjadi kekayaan tersendiri bagi masyarakat. Namun dibalik itu, muncul tantangan serius terhadap keberlangsungan bahasa daerah, khususnya bahasa Melayu Jambi. Hal ini diungkapkan oleh Fitria, S.S., M.A., Penelaah Teknis Kebijakan Balai Bahasa Provinsi Jambi, dalam sebuah wawancara podcast.

Menurut Fitria, pergeseran penggunaan bahasa daerah tidak terjadi begitu saja. Ada sejumlah faktor yang menyebabkan bahasa Melayu Jambi mulai terpinggirkan, salah satunya dominasi bahasa pendatang.

“Mungkin ya Mbak, hilangnya satu bahasa itu memang ada beberapa faktor. Salah satunya memang dikuasai oleh bahasa pendatang, kawin campur juga, dan juga karena jarang digunakan lagi oleh anak-anak,” ujarnya.

Ia menjelaskan, penggunaan bahasa Indonesia dalam lingkungan keluarga turut mempercepat hilangnya bahasa daerah. Anak-anak yang tidak lagi diperkenalkan bahasa Melayu Jambi sejak dini akhirnya tidak memiliki kedekatan dengan bahasa tersebut.

“Karena tidak diwariskan lagi oleh orang tuanya, mungkin mereka di rumah pakai bahasa Indonesia, jadi tidak mengenal lagi,” tambahnya.

Fitria juga mencontohkan fenomena yang terjadi di Kota Sungai Penuh, Kerinci. Berdasarkan pengamatannya, banyak anak-anak di daerah tersebut justru lebih fasih menggunakan bahasa Minang dibandingkan bahasa daerah mereka sendiri.

“Saya melihat langsung, fakta langsung, itu siswanya ada 30 orang, hanya 5 orang yang pandai bahasa Kerinci. Selebihnya bahasa Minang, padahal mereka orang Kerinci,” ungkapnya.

Kondisi ini, menurutnya, bisa menjadi gambaran yang akan terjadi di Kota Jambi jika tidak ada upaya serius dalam pelestarian bahasa daerah. Ia menekankan pentingnya peran pendidikan dalam menjaga eksistensi bahasa Melayu Jambi.

“Kalau tidak dimasukkan dalam kurikulum sekolah, bisa saja nanti bahasa pendatang yang menguasai,” katanya.

Melalui program revitalisasi bahasa daerah, Balai Bahasa Provinsi Jambi berupaya mendorong pemerintah daerah untuk memasukkan bahasa daerah sebagai muatan lokal di sekolah. Namun, upaya ini tidak bisa berjalan sendiri.

“Revitalisasi ini tidak bisa berjalan sendiri, kita harus kolaborasi antara pemerintah daerah dengan balai bahasa,” jelas Fitria.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa pelindungan dan pelestarian bahasa daerah merupakan tanggung jawab pemerintah daerah yang telah diatur dalam undang-undang. Sementara itu, Balai Bahasa berperan sebagai pemantik dan penggerak awal dalam upaya tersebut.

Dengan kondisi yang ada saat ini, Fitria berharap kesadaran masyarakat untuk kembali menggunakan dan mengenalkan bahasa Melayu Jambi kepada generasi muda semakin meningkat. Tanpa langkah konkret, bukan tidak mungkin bahasa daerah ini perlahan akan hilang di tanahnya sendiri.