RRI.CO,ID, Jakarta - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bersama Pertamina melakukan kerja sama pemanfaatan fasilitas Balai Besar/Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP/BPVP) untuk pelatihan Health, Safety & Environment (HSE) dan operator Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).

Pembahasan tersebut disampaikan dalam audiensi antara Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemnaker, Cris Kuntadi dan jajaran Pertamina Corporate University (PCU). Kolaborasi ini diarahkan untuk memperkuat kompetensi sumber daya manusia sektor energi agar lebih terstandar, aman, dan siap kerja.

“Yang kita jaga bukan hanya kompetensi di atas kertas, tapi keselamatan dan kualitas layanan di lapangan. Kalau pelatihan dibuat relevan, terukur, dan terhubung dengan kebutuhan industri, dampaknya terasa yaitu pekerja lebih terlindungi dan layanan kepada masyarakat lebih profesional,” kata Cris Kuntadi dalam siaran pers Biro Humas, pada Minggu 1 Maret 2026.

Audiensi ini menjadi bagian dari penguatan link and match antara pelatihan vokasi dan kebutuhan industri. Khususnya, sektor energi yang menuntut standar keselamatan dan pelayanan yang konsisten.

Dalam usulan yang dibahas, terdapat dua fokus kolaborasi. Pertama, pemanfaatan BBPVP/BPVP sebagai lokasi pelatihan HSE bagi pekerja Third Party Contract (TPC) Pertamina. Program ini dinilai penting untuk memperkuat standar keselamatan kerja sekaligus mendorong standardisasi kompetensi melalui fasilitas pelatihan pemerintah yang tersebar di berbagai wilayah.

“Dengan pelatihan vokasi yang lebih terstruktur dan bisa dijalankan di berbagai BBPVP/BPVP, dalam mengikuti pelatihan, pekerja dekat dengan domisili,” ujarnya.

Kedua, PCU mengusulkan pelaksanaan pelatihan operator SPBU melalui Program Energy Service Academy (ESA). Program tersebut ditujukan untuk mencetak operator SPBU yang profesional dan kompeten sehingga kualitas layanan kepada masyarakat semakin baik dan seragam.

Dari sisi kapasitas, Cris menyampaikan bahwa ekosistem pelatihan vokasi nasional dinilai siap mendukung kolaborasi tersebut. Hingga Desember 2025, Ditjen Binalavotas memiliki ribuan program pelatihan dalam sistem SIAPkerja serta puluhan ribu skema sertifikasi yang didukung jejaring BLK pemerintah, LPK swasta, dan BLK komunitas di berbagai daerah.

Sebagai tindak lanjut, kedua pihak akan membahas aspek teknis mulai dari model pelatihan, kebutuhan fasilitas, hingga skema pelaksanaan dan keberlanjutan program. Penyusunan dokumen kerja sama akan mengacu pada ketentuan yang berlaku, termasuk Permenaker Nomor 19 Tahun 2024, guna memastikan proses berjalan tertib dan akuntabel.