RRI.CO.ID, Jakarta - Kabar wafatnya Jenderal TNI (Purn.) Try Sutrisno menandai berakhirnya satu bab penting dalam sejarah militer Indonesia. Sebelum dikenal sebagai Wakil Presiden RI periode 1993–1998, Try membangun reputasinya melalui perjalanan panjang di tubuh Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI), dengan karier yang tumbuh seiring dinamika politik dan keamanan nasional sejak era 1950-an.

Pengalaman militernya dimulai pada 1957 saat terlibat dalam operasi penumpasan Pemberontakan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) di Sumatra. Konflik tersebut menjadi medan awal pembentukan karakter militernya di tengah upaya pemerintah pusat mempertahankan integrasi nasional pada masa kepemimpinan Soekarno. Dua tahun kemudian, ia menamatkan pendidikan di Akademi Teknik Angkatan Darat (ATEKAD), memperkuat fondasi profesionalnya sebagai perwira TNI.

Penugasan di berbagai wilayah—Sumatra, Jakarta, dan Jawa Timur—membentuk jam terbang operasional Try. Pada 1972, ia mengikuti pendidikan di Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (Seskoad), jalur strategis bagi perwira menengah menuju posisi kepemimpinan. Dua tahun berselang, ia dipercaya menjadi ajudan Presiden Soeharto, sebuah penugasan yang mempercepat akselerasi kariernya di lingkaran elite militer dan pemerintahan Orde Baru.

Karier komandonya menguat saat menjabat Kepala Staf di KODAM XVI/Udayana pada 1978 dan kemudian Panglima KODAM IV/Sriwijaya. Di Sumatra Selatan, ia dikenal melakukan penertiban terhadap penyelundupan timah dan menekan kriminalitas. Ia juga tercatat mendukung kampanye pelestarian lingkungan, termasuk upaya perlindungan gajah Sumatra—sebuah pendekatan yang memperlihatkan dimensi non-tempur dalam kepemimpinannya.

Pada 1982, Try ditunjuk sebagai Panglima KODAM V/Jaya di Jakarta. Masa ini beririsan dengan Peristiwa Tanjung Priok 1984, salah satu episode paling kontroversial dalam sejarah keamanan nasional. Ketegangan sosial-politik terkait kebijakan asas tunggal Pancasila berujung bentrokan antara massa dan aparat di Jakarta Utara. Versi resmi pemerintah menyebut 28 orang tewas, sementara sejumlah kelompok masyarakat menyatakan angka korban jauh lebih besar. Peristiwa ini menjadi bagian tak terpisahkan dari evaluasi publik terhadap pendekatan keamanan pada era tersebut.

Puncak karier militernya tercapai ketika ia diangkat sebagai Panglima ABRI pada 1988, menggantikan Benny Moerdani. Dalam kapasitas itu, Try memimpin operasi penanganan konflik di berbagai daerah, termasuk Aceh dan Timor Timur. Pada 1991, terjadi Insiden Dili di Timor Timur, yang memicu kecaman internasional luas akibat jatuhnya korban jiwa dalam aksi demonstrasi di pemakaman Santa Cruz. Insiden tersebut menjadi sorotan global dan mempertegas kompleksitas relasi antara stabilitas keamanan dan hak asasi manusia pada masa itu.

Selain operasi keamanan, Try juga memimpin kebijakan internal di tubuh Angkatan Darat, termasuk penguatan kesejahteraan prajurit melalui pembentukan Badan Tabungan Wajib Perumahan TNI-AD saat menjabat Kepala Staf Angkatan Darat (1986). Kebijakan tersebut mencerminkan upaya institusional memperkuat fondasi sosial ekonomi prajurit di tengah tuntutan tugas negara.

Masa jabatan Try Sutrisno sebagai Panglima ABRI berakhir pada Februari 1993. Ia kemudian melangkah ke panggung politik nasional sebagai Wakil Presiden RI. Namun, fondasi reputasinya tetap berakar pada perjalanan militer yang panjang—sebuah perjalanan yang mencerminkan dinamika militer Indonesia dalam pusaran stabilitas, kontroversi, dan perubahan zaman.