Wakili Presiden Prabowo, Menkomdigi Serukan Tata Kelola AI Aman untuk Anak di Dunia

RRI.CO.ID, Jakarta - Pemerintah Indonesia mendorong agar perlindungan anak menjadi salah satu prinsip utama dalam penyusunan aturan AI global. Hal itu ditegaskan Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid, dalam Global Dialogue on AI Governance di Jenewa, Selasa, 7 Juli 2026.

Indonesia dikatakannya, siap mengambil peran strategis, dalam pembentukan tata kelola kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI). Menkomdigi menuturkan, hal itu merupakan usulan yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto, saat menunjuknya untuk mewakili kegiatan tersebut.

Dijelaskan Meutya, tata kelola AI ini akan difokuskan pada perlindungan anak di ruang digital. Indonesia dikatakannya mengusulkan agar pembentukan koalisi global, yang menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai prioritas pengembangan dan pemanfaatan AI.

"Dialog ini menjadi kesempatan penting untuk membangun tata kelola AI global yang inklusif, berpusat pada manusia, berorientasi pada pembangunan, dan diperkuat melalui kerja sama internasional," kata Meutya dalam keterangan resminya, dikutip di Jakarta, Jumat, 10 Juli 2026.

Menurut Meutya, Presiden Prabowo memandang AI tidak boleh hanya diposisikan sebagai teknologi yang harus dikendalikan risikonya. Akan tetapi dinilainya, AI dapat dijadikan sebagai instrumen untuk mempercepat pembangunan, terutama bagi negara-negara berkembang.

Untuk itu, Indonesia menilai tata kelola AI global harus mampu menjawab berbagai kesenjangan yang masih dihadapi banyak negara. Seperti diantaranya, akses terhadap teknologi AI mutakhir, infrastruktur digital, tata kelola data, kapasitas sumber daya manusia, hingga pembiayaan.

"AI harus menjadi instrumen pembangunan yang inklusif. Bukan hanya teknologi yang dinikmati oleh negara-negara maju," ujar Menkomdigi.

Diketahui, gelaran Global Dialogue on AI Governance, dibuka secara resmi oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), António Guterres. Kegiatan ini dihadiri 108 negara anggota PBB, termasuk para kepala pemerintahan, menteri, dan pemimpin organisasi internasional.