RRI.CO.ID, Jakarta - Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menangguhkan sementara proses klasifikasi Indonesia Game Rating System (IGRS) mulai 17 April 2026. Kebijakan ini diambil di tengah sorotan publik terhadap implementasi sistem.

Investigasi menyeluruh dilakukan sejak 8 April 2026. Penelusuran mencakup sistem, proses, tata kelola, dan sumber daya manusia.

Direktur Pengembangan Ekosistem Digital Sonny Hendra Sudaryana mengatakan, pemerintah membentuk tim untuk memastikan hasil investigasi objektif. “Kami melakukan investigasi menyeluruh dari sistem hingga tata kelola untuk memastikan hasil objektif,” kata Sonny di Jakarta, Jumat, 17 April 2026.

Pemerintah menerima masukan dari pelaku industri game selama evaluasi. Diskusi dilakukan sejak pertemuan awal bersama asosiasi.

Masukan tersebut dinilai penting bagi penyusunan kebijakan. Pemerintah juga mendengar langsung aspirasi masyarakat.

“Kami berdiskusi dengan pelaku industri. Masukan mereka sangat penting,” ucapnya.

Sonny menegaskan IGRS dibangun untuk kepentingan publik. Sistem ini memberi perlindungan bagi masyarakat, khususnya anak-anak.

IGRS juga memberikan kepastian bagi pelaku industri game. Pemerintah memastikan sistem tetap berpihak pada ekosistem.

“IGRS hadir untuk melindungi masyarakat, khususnya anak-anak. Sekaligus memberi kepastian bagi industri,” ujarnya.

Pemerintah memperkuat aspek data, organisasi, dan sumber daya manusia. Langkah ini menjadi bagian dari perbaikan sistem.

Selama evaluasi berlangsung, implementasi rating IGRS ditunda sementara. Kebijakan ini ditegaskan hanya bersifat sementara.

“Penundaan ini hanya sementara. Tujuannya agar sistem lebih kuat dan dapat dipercaya,” katanya.

Perwakilan industri game Reza Febri Nanda dari Gamecom Team menyambut baik langkah tersebut. Menurutnya, evaluasi tidak menghambat industri.

“Jangan takut menjadi developer game. Ini bukan penghambat industri,” ucap Reza.

Pelaku industri lainnya Adam Ardisasmita dari Arsanesia juga memberikan pandangannya. Ia menekankan pentingnya transparansi dalam evaluasi.

“Kami akan ikut mengawal dan memastikan transparansi. Ini penting bagi pelaku industri,” kata Adam.