RRI.CO.ID, Jakarta - Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), mendorong penguatan kolaborasi kawasan ASEAN, dalam menghadapi tantangan disinformasi. Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Ekosistem Digital (Dirjen Ekodigi), Edwin Hidayat Abdullah dalam Regional Workshop 'Broadcasting in the Age of AI Disruption by Southeast Asia-Broadcasting and Multimedia Regulatory Authorities'. 

Ia mengatakan selain menghadapi disinformasi, penguatan kolaborasi itu penting, untuk konten deepfake di era kecerdasan artifisial (Artificial Intelligence/AI). Edwin menjelaskan penguatan kolaborasi di kawasan, yakni dengan harmonisasi standar deteksi dan pelabelan konten berbasis AI lintas negara. 

Ditegaskan, bahwa hal tersebut sangat krusial untuk menjaga kepercayaan publik dan integritas ekosistem Penyiaran di kawasan. Terlebih lagi hal ini penting dilakukan, ditengah pemanfaatan perkembangan teknologi digital, yang kerap disalahgunakan. 

"Kita perlu mekanisme yang dapat dioperasikan di seluruh ASEAN untuk mendeteksi dan menandai deepfake. Karena kita tahu, lanskap regulasi yang terfragmentasi hanya menguntungkan pelaku kejahatan," kata Edwin dalam keterangan resminya, Jakarta, Kamis, 5 Februari 2026.

Lebih lanjut, Edwin menyatakan, perkembangan AI tidak semestinya dipandang hanya sebagai gangguan. Namun, hal itu ditekankannya merupakan kekuatan besar yang strategis dalam pemanfaatan secara integrasi. 

Menurutnya, pemanfaatan AI harus seiringan dengan regulasi yang kuat. Khusus dijelaskan Edwin, untuk melindungi kepentingan publik dan nilai-nilai kemanusiaan.

"AI ini kan kekuatannya sangat besar sekali, tidak bisa dilawan. Meskipun memang AI membawa bahaya, tapi banyak manfaatnya, yang dibutuhkan adalah integrasi strategis dengan tata kelola yang jelas," ujarnya.