KBRN, Medan: Direktur Pusat Studi Pendidikan Rakyat (Pusdikra), Dr. Mansyur Hidayat Pasaribu, M.Pd., menyampaikan bahwa wisuda untuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan jenjang sekolah dasar hingga menengah seharusnya tidak menjadi kewajiban yang memberatkan orang tua. Pernyataan ini disampaikan dalam Dialog Aspirasi Sumut bertajuk "Menyoal Wisuda Pendidikan Anak Usia Dini" yang disiarkan melalui RRI Medan, Selasa (15/4/2025).

Mansyur menjelaskan, meski tidak ada larangan regulasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah mengeluarkan edaran pada 2023 yang menekankan agar wisuda TK tidak diwajibkan.

"Namun, banyak sekolah tetap menggelar acara ini, padahal kemampuan finansial orang tua beragam. Tidak semua mampu menanggung biayanya," ujarnya.

Ia mempertanyakan urgensi wisuda di jenjang non-perguruan tinggi. Menurutnya, penyelenggara pendidikan perlu memahami kesenjangan ekonomi orang tua agar tidak memicu beban tambahan.

"Awalnya, wisuda hanya ada di tingkat universitas. Kini menjadi tren dari TK sampai SMA. Ini tidak esensial dan harus dilihat berdasarkan skala prioritas," ucap Mansyur

Merespons kekhawatiran soal hilangnya momen kenangan bagi anak, Mansyur menawarkan solusi praktis.

"Wisuda bisa diganti dengan acara perpisahan atau pelepatan sederhana di sekolah, tanpa biaya besar. Kenangan bisa diciptakan tanpa toga atau acara mewah," katanya.

Ia menekankan, pemerintah dan sekolah harus berinovasi menyediakan alternatif yang terjangkau, terutama di tengah tantangan ekonomi saat ini.

"Sekolah negeri, misalnya, harus menjadi contoh dengan menghindari wisuda yang membebani. Esensi apresiasi bisa tetap ada tanpa formalitas berlebihan," tambahnya.

Mansyur juga mendorong transparansi program sekolah sejak awal pendaftaran.

"Orang tua harus tahu apakah ada wisuda atau tidak sebelum memilih sekolah. Jika tidak setuju, mereka bisa memilih institusi lain," katanya.

Ia mengingatkan, kebijakan wisuda harus mempertimbangkan segmentasi sosial-ekonomi.

"Di sekolah dengan orang tua berpenghasilan tinggi, wisuda mungkin tidak masalah. Tapi di lingkungan dengan ekonomi beragam, ini berisiko menimbulkan diskriminasi," jelasnya.