Climate Summit PBB, Menteri LH Bawa Pesan Aksi Iklim Presiden Prabowo

RRI.CO.ID, New York - Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH Moh. Jumhur Hidayat membawa pesan Presiden Prabowo Subianto mengenai aksi nyata pengendalian perubahan iklim. Pesan tersebut disampaikan Jumhur dalam Climate Summit 2026 di Markas Besar PBB, New York, dengan menekankan pentingnya aksi lintas sektor.

Jumhur mengatakan Indonesia menerjemahkan komitmen iklim melalui kebijakan menyatukan pertumbuhan ekonomi, ketahanan energi, pengentasan kemiskinan, dan perlindungan lingkungan. Pesan tersebut disampaikan dalam Interactive Leaders Dialogue pada Climate Summit 2026 on Climate Action and the Just Transition.

Forum merupakan rangkaian Sidang Majelis Umum PBB ke-81 dan dihadiri pemimpin negara, organisasi internasional, lembaga keuangan, masyarakat sipil. Climate Summit 2026 dibuka Sekretaris Jenderal PBB António Guterres dengan agenda mempercepat aksi iklim yang adil dan inklusif.

“Persetujuan Paris menjadi kompas kita, namun ruang menjaga kenaikan suhu 1,5 derajat Celsius semakin menyempit,” ujar Jumhur. Ia mengatakan tugas bersama adalah menjembatani komitmen global menjadi hasil nyata berpedoman pada keadilan dan tanggung jawab bersama.

Indonesia menyampaikan Nationally Determined Contribution sebagai arah menuju net-zero emissions pada 2060 atau lebih cepat melalui berbagai sektor. Pemerintah memastikan aksi iklim berjalan seiring pertumbuhan ekonomi, ketahanan energi, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan ketahanan masyarakat secara berkelanjutan.

“Paradigma pembangunan Indonesia jelas: pertumbuhan dan perlindungan lingkungan harus maju bersama,” ujar Jumhur dalam forum tersebut. Indonesia kemudian memaparkan aksi lintas sektor untuk mengurangi emisi sekaligus memperkuat transformasi industri rendah karbon nasional.

Aksi tersebut mencakup pengurangan emisi limbah dan metana, dekarbonisasi industri, pembangunan industri rendah karbon, serta penerapan teknologi. Indonesia juga mengembangkan carbon capture, utilisation and storage, energi surya skala besar, B50, serta kendaraan listrik nasional.

“Dalam transisi itu, harus adil, tertib, dipimpin negara, dan berpusat pada rakyat,” kata Jumhur. Menurutnya, keberhasilan transisi juga mencakup keterjangkauan energi, kerja layak, nilai tambah lokal, perlindungan kelompok rentan, serta manfaat lingkungan.

Indonesia juga membawa tiga Solution Dialogues mengenai pembiayaan iklim, pembiayaan adaptasi dalam era overshoot, serta pengurangan emisi metana. Rangkaian dialog tersebut menghubungkan agenda transisi dengan kebutuhan pembiayaan serta pelaksanaan aksi iklim nyata bagi masyarakat dan pemerintah.

Dalam pembiayaan iklim, Indonesia menekankan dukungan harus mengikuti kebutuhan implementasi NDC dan National Adaptation Plan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Kebutuhan tersebut mencakup penyiapan program, teknologi, peningkatan kapasitas, pelaksanaan, transparansi, pembelajaran, serta penguatan kelembagaan nasional dan daerah setempat.

Indonesia mendorong hibah dan pembiayaan sangat konsesional untuk data risiko, sistem peringatan dini, perlindungan ekosistem, serta kapasitas daerah. Dukungan loss and damage penting agar negara dan masyarakat terdampak memperoleh bantuan tepat waktu, memadai, serta mudah diakses.

Pengurangan metana menjadi contoh aksi iklim yang memberikan manfaat langsung melalui pengelolaan sampah dan air limbah lebih baik. Metana menyumbang 18,12 persen dari total emisi gas rumah kaca Indonesia pada 2022 berdasarkan data dalam forum.

Sebagai negara kepulauan, Indonesia menekankan adaptasi harus berjalan bersama mitigasi untuk melindungi masyarakat dan pembangunan pesisir dari risiko. Pemerintah mengembangkan Giant Sea Wall di pantai utara Jawa, sekaligus melindungi dan merestorasi mangrove serta ekosistem pesisir wilayah.

Menjelang COP31 di Antalya, Indonesia mendorong langkah kredibel dan peningkatan New Collective Quantified Goal on Climate Finance global. Indonesia menegaskan multilateralisme harus menghasilkan perlindungan serta peluang pembangunan nyata bagi masyarakat dan negara rentan terhadap krisis iklim.

“Indonesia siap memperdalam kemitraan yang mengubah ambisi iklim menjadi peluang pembangunan yang nyata dan ketahanan bagi semua,” ujar Jumhur. Keterlibatan Indonesia menunjukkan agenda lingkungan dan iklim menjadi bagian penting pembangunan nasional serta perlindungan masyarakat menghadapi risiko iklim.