Presiden Turki Serukan Reformasi DK PBB dan Penghapusan Hak Veto
- 22 Sep 2026 14:53 WIB
- Pusat Pemberitaan
Poin Utama
- Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mendorong reformasi menyeluruh Dewan Keamanan PBB dengan menghapus hak veto lima anggota tetap.
- Erdogan mengusulkan penguatan peran Majelis Umum PBB dan pembentukan Dewan Keamanan tanpa keanggotaan permanen, dengan anggota dipilih untuk masa jabatan tertentu.
- Erdogan menilai sistem internasional perlu mencerminkan perubahan global serta mendorong pembagian tanggung jawab yang lebih adil dan akses pembangunan serta pembiayaan bagi negara-negara berkembang.
RRI.CO.ID, Ankara — Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyerukan reformasi menyeluruh terhadap Dewan Keamanan PBB, termasuk penghapusan hak veto yang dimiliki anggota tetap. Menurutnya, sistem internasional harus lebih mencerminkan realitas global saat ini, dilansir dari Anadolu, Selasa, 22 September 2026.
Erdogan menyampaikan pandangannya dalam artikel untuk Bloomberg berjudul “The Quest for Global Justice in a Changing World”. Ia mengatakan berbagai krisis global menunjukkan keterbatasan sistem pengambilan keputusan yang hanya melibatkan segelintir negara.
Krisis tersebut mencakup pandemi, guncangan energi, gangguan rantai pasokan, dan konflik regional. Menurut Erdogan, mekanisme pengambilan keputusan global harus menyesuaikan diri dengan kondisi saat ini.
Ia menilai struktur Dewan Keamanan PBB masih mencerminkan tatanan yang dibentuk setelah Perang Dunia II. Erdogan menyerukan sistem representasi yang lebih efektif, adil, dan akuntabel serta partisipasi yang lebih luas dalam pengambilan keputusan global.
Lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB, yakni Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Rusia, dan Tiongkok, memiliki hak veto dalam pengambilan keputusan. Erdogan mengatakan penghapusan hak veto harus menjadi inti dari peta jalan reformasi PBB.
Ia menilai penambahan anggota tetap baru tidak cukup untuk mengatasi konsentrasi kekuasaan pengambilan keputusan. Menurutnya, tidak boleh ada negara yang memiliki kemampuan permanen untuk memblokir kehendak mayoritas komunitas internasional.
Erdogan juga menyerukan keseimbangan baru antara Dewan Keamanan dan Majelis Umum PBB. Ia mengusulkan penguatan kewenangan Majelis Umum serta pembentukan Dewan Keamanan tanpa keanggotaan permanen.
Dalam usulannya, anggota Dewan Keamanan dipilih oleh Majelis Umum untuk masa jabatan tertentu. Negara yang ingin memperoleh masa jabatan berikutnya harus kembali mendapatkan kepercayaan mayoritas anggota Majelis Umum melalui pemilihan.
Erdogan mengatakan representasi dan akuntabilitas Dewan Keamanan di hadapan Majelis Umum harus ditingkatkan. Ia menilai tatanan internasional masa depan tidak dapat dibangun dengan mempertahankan hierarki masa lalu.
Erdogan menyerukan pembagian tanggung jawab yang lebih adil dalam sistem internasional. Ia juga menekankan pentingnya menjamin hak negara-negara berkembang untuk melakukan pembangunan dan memperoleh akses terhadap pembiayaan.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....