Menlu Sugiono akan Pimpin Kampanye Pencalonan Anggota Tidak Tetap DK PBB

RRI.CO.ID, Jakarta - Indonesia akan menggelar resepsi diplomatik di New York, sebagai bagian kampanye pencalonan Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan (DK) PBB periode 2029–2030. Agenda strategis yang dipimpin langsung oleh Menlu RI Sugiono ini dijadwalkan berlangsung di sela-sela High Level Week Sidang Majelis Umum PBB pekan depan.

Langkah ini menegaskan keseriusan Indonesia dalam memperkuat peran di kancah global. Indonesia ingin membawa rekam jejak nyata yang telah dibangun selama bertahun-tahun dalam menjaga perdamaian dunia.

"Kita membawa track record Indonesia ke sana, ingin menyampaikan Indonesia itu punya pengalaman nyata dalam peacekeeping, peacebuilding, dan berbagai kerja sama multilateral. Jadi ini merupakan kelanjutan dari kontribusi-kontribusi yang sudah diberikan Indonesia," ujar Juru Bicara I Kemlu RI, Yvonne Mewengkang dalam konferensi pers, Kamis, 17 September 2026 di Ruang Palapa, Kemlu RI, Jakarta.

Yvonne menjelaskan, dalam pencalonannya, Indonesia mengusung peran sebagai jembatan penghubung (bridge builder) di tengah dinamika geopolitik global. Diplomasi Indonesia diarahkan untuk menciptakan ruang dialog yang konstruktif dan menghadirkan solusi konkret bagi setiap krisis.

Selain itu, posisi ini akan dimanfaatkan untuk menyuarakan aspirasi negara-negara berkembang. Indonesia berkomitmen membawa perspektif dan prioritas kawasan Selatan Global ke meja perundingan tertinggi PBB.

"Indonesia ingin menjadi bridge builder, membangun common ground, menjaga dialog di dalam council itu, dan mencari practical solutions. Kita mau membawa practical commitment ke kampanye itu,” katanya.

“Jadi intinya Indonesia seeks to serve the security council. Bukan sekadar menduduki kursi," tutur Nabyl.”

Yvonne memastikan, melalui pencalonan ini, Indonesia mendorong terbentuknya Dewan Keamanan PBB yang lebih efektif, responsif, serta mampu memberikan hasil nyata. Menurutnya, fokus utama kontribusi Indonesia nantinya mencakup pemeliharaan perdamaian, diplomasi preventif, pencegahan konflik, hingga perlindungan warga sipil di wilayah krisis.

“Jadi, intinya Indonesia ingin mengabdi di Dewan Keamanan, bukan sekadar menduduki kursi. Tapi kita ingin memberikan kontribusi, kontribusi yang nyata dan konkret sebagai anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB periode 2029–2030,” ucap Juru Bicara I Kemlu RI menekankan.

Sejarah mencatat Indonesia menjadi anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB sebanyak empat kali. Yaitu pada periode 1973–1974, 1995–1996, 2007–2008, dan 2019–2020.