Presiden Palestina Peringatkan Eskalasi Berbahaya Israel di Tepi Barat

RRI.CO.ID, Ramallah — Presiden Palestina Mahmoud Abbas mengatakan rakyat Palestina menghadapi “eskalasi berbahaya” dari pemerintah Israel. Ia menilai tekanan tersebut bertujuan melemahkan kemampuan warga Palestina untuk tetap bertahan di tanah mereka.

Melansir dari Anadolu, Sabtu, 12 September 2026, tekanan tersebut juga mendorong mereka meninggalkan wilayah tersebut. Pernyataan tersebut disampaikan Abbas dalam pidato pembukaan sidang pertama Dewan Revolusi Gerakan Pembebasan Nasional Palestina atau Fatah.

Abbas mengatakan eskalasi terjadi di Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur. Ia menyebut perluasan permukiman Israel, kekerasan pihak pendudukan, penyitaan tanah dan lahan penggembalaan, serta penghancuran rumah sebagai bagian dari eskalasi.

Ia juga menyoroti pembangunan pos pemeriksaan militer yang dinilai memutus akses antara kota dan desa Palestina. Menurut Abbas, kondisi tersebut turut memperburuk kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat.

Abbas mengatakan Israel menahan lebih dari 6 miliar dolar AS (Rp105,6 triliun) dana Palestina. Menurutnya, penahanan dana tersebut merupakan bagian dari kebijakan untuk melemahkan kemampuan rakyat Palestina bertahan dan mendorong mereka menuju emigrasi.

Mengenai Jalur Gaza, Abbas menyerukan pelaksanaan segera dan penuh tahap kedua rencana Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Ia mengatakan pelaksanaan tahap tersebut harus mencakup gencatan senjata dan penarikan penuh pasukan Israel.

Tepi Barat telah mengalami peningkatan serangan oleh tentara Israel dan pemukim sejak perang dimulai pada Oktober 2023. Otoritas Palestina mencatat berbagai kasus pembunuhan, penangkapan, penghancuran rumah, serta serangan terhadap masjid dan kendaraan.

Lahan pertanian juga mengalami kerusakan, sementara petani Palestina menghadapi pembatasan akses menuju tanah mereka. Otoritas Palestina juga melaporkan adanya pengungsian paksa di sejumlah wilayah.

Berdasarkan data Palestina, sekitar 750.000 pemukim Israel tinggal di 156 permukiman ilegal dan 360 pos permukiman di Tepi Barat yang diduduki. Jumlah tersebut termasuk pemukim yang tinggal di Yerusalem Timur.

Palestina memperingatkan operasi Israel dan kekerasan pemukim dapat membuka jalan bagi aneksasi resmi Tepi Barat. Menurut Palestina, aneksasi tersebut akan menghambat pembentukan negara Palestina berdasarkan resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Mereka juga menilai kondisi di Tepi Barat semakin memperburuk peluang tercapainya penyelesaian konflik. Sementara itu, perang Israel di Jalur Gaza sejak 8 Oktober 2023 telah menimbulkan korban dalam jumlah besar.