Kepala HAM PBB Desak Perketat Pengendalian Kecerdasan Buatan atau AI

RRI.CO.ID, Jenewa - Kepala HAM PBB Volker Türk menyuarakan seruan yang semakin kuat untuk memperketat pengendalian Artificial Intelligence atau Kecerdasan Buatan (AI). Yakni, dengan memperingatkan teknologi revolusioner tersebut dapat menjadi risiko eksistensial bagi umat manusia jika dibiarkan tanpa pengawasan.

“Tanpa aturan yang mengikat, pengawasan independen, dan batasan yang jelas. Teknologi ini dapat menjadi mustahil untuk dikendalikan,” kata Komisaris Tinggi HAM PBB tersebut kepada Dewan Hak Asasi Manusia di Jenewa, Swis, Senin, 7 September 2026 dikutip dari UN News.

Türk mengemukakan kemungkinan sistem AI menjadi begitu kuat, sehingga para pengembangnya tidak lagi mampu mengendalikannya. “AI yang keluar dari lingkungan pengujiannya, atau yang memeras para pengembang agar dirinya tidak dimatikan, adalah AI yang terlalu kuat,” ujarnya.

“Saya menyerukan hari ini agar dilakukan upaya habis-habisan untuk menerapkan jaminan yang benar-benar kuat terkait keselamatan dan keamanan AI, sebelum semuanya terlambat.”

Türk menyerukan kepada negara-negara tempat teknologi AI dikembangkan dan digunakan, serta negara-negara yang terlibat dalam rantai pasoknya. Yaitu, agar ekerja sama menetapkan batas-batas yang jelas.

Namun, ia menekankan bahwa tantangannya tidak hanya menyangkut keselamatan teknis. Türk turut menyoroti semakin terkonsentrasinya kekuatan teknologi serta jumlah data yang sangat besar yang dikumpulkan dan diproses.

Ia juga menekankan perlunya teknologi yang melayani umat manusia, bukan sebaliknya, terutama dalam hal pekerjaan, demokrasi, dan lingkungan. Serta menegaskan bahwa hak asasi manusia harus tetap menjadi prinsip yang memandu pengembangan teknologi.

Komisaris Tinggi tersebut kemudian memperluas peringatannya ke lanskap keamanan global yang lebih luas. Dengan mengungkapkan keprihatinan mendalam atas meluasnya konflik bersenjata dan terkikisnya hukum internasional.

Pada kesempatan itu Türk mengungkapkan saat ini, lebih dari 60 konflik yang melibatkan setidaknya satu negara sedang berlangsung di seluruh dunia. “Sebuah tingkat yang belum pernah terlihat sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua,” ujarnya menegaskan.