Komisi Palestina: Pemukim Israel Berkaitan dengan 89 Persen Kebakaran Properti
- 29 Agt 2026 16:55 WIB
- Pusat Pemberitaan
Poin Utama
- Pemukim Israel dikaitkan dengan 89 persen kebakaran properti Palestina di Tepi Barat sejak 2023, dengan total 799 dari 900 kasus yang didokumentasikan.
- Nablus serta Ramallah dan al-Bireh menjadi wilayah paling terdampak, dengan 552 kasus atau sekitar 61,3 persen dari seluruh kebakaran yang tercatat.
- Serangan turut memicu pengungsian warga Palestina, dengan 121 komunitas terdampak dan lebih dari 6.200 orang, termasuk 3.000 anak-anak, terpaksa meninggalkan rumah mereka.
RRI.CO.ID, Ramallah — Komisi Kolonisasi Palestina dan Perlawanan Tembok menyebut pemukim Israel bertanggung jawab atas hampir 89 persen kebakaran di Tepi Barat yang diduduki. Kebakaran tersebut menargetkan sejumlah properti milik warga Palestina, dilansir dari Anadolu, Sabtu, 29 Agustus 2026.
Dalam laporan yang dirilis Jumat, 28 Agustus 2026, komisi tersebut mengatakan telah mendokumentasikan 900 kebakaran. Kebakaran tersebut terjadi terhadap rumah, bangunan, dan kendaraan milik warga Palestina antara Januari 2023 hingga 10 Juli 2026.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 799 kasus dikaitkan dengan pemukim Israel dan 101 kebakaran lainnya dikaitkan dengan tentara Israel. Data komisi menunjukkan jumlah kebakaran terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir.
Pada 2023 tercatat 217 kasus, kemudian meningkat menjadi 264 kasus pada 2024. Jumlah tersebut meningkat pada 2025 dengan 307 insiden, sementara sejak awal 2026 hingga 10 Juli, komisi mencatat 112 kasus.
Kegubernuran Nablus menjadi salah satu wilayah yang paling terdampak dengan 281 kasus, sementara Kegubernuran Ramallah dan al-Bireh mencatat 271 kasus. Jika digabungkan, kedua wilayah tersebut mencatat 552 insiden atau sekitar 61,3 persen dari seluruh kasus kebakaran yang didokumentasikan komisi.
Selain kebakaran, laporan tersebut mencatat terjadinya pengungsian terhadap sejumlah komunitas Palestina. Sebanyak 121 komunitas dilaporkan mengalami pengungsian sebagian maupun seluruhnya.
Dari jumlah tersebut, 46 komunitas dikosongkan sepenuhnya. Kondisi tersebut memaksa lebih dari 6.200 warga Palestina meninggalkan rumah mereka, termasuk lebih dari 3.000 anak-anak.
Komisi mengaitkan berbagai serangan tersebut dengan apa yang disebut sebagai lingkungan pemerintahan yang memberikan ruang dan perlindungan kepada pemukim Israel. Menurut komisi, kondisi tersebut turut berkontribusi terhadap impunitas atau tidak adanya pertanggungjawaban atas serangan.
Pos-pos permukiman ilegal juga disebut semakin sering menjadi titik awal serangan terhadap warga Palestina. Serangan tersebut mencakup pembakaran properti, penutupan jalan, serta pembatasan akses masyarakat Palestina terhadap tanah mereka.
Akses terhadap sumber air juga disebut semakin dibatasi. Kondisi tersebut semakin menyulitkan masyarakat Palestina untuk menjalankan kehidupan sehari-hari dan mempertahankan keberadaan komunitas mereka di Tepi Barat.
Komisi menilai peningkatan serangan dan pengungsian menunjukkan adanya tekanan yang terus berlangsung terhadap masyarakat Palestina. Kebakaran terhadap properti tidak hanya menyebabkan kerugian material, tetapi juga berpotensi mendorong perpindahan penduduk dari wilayah tempat mereka tinggal.
Dengan terus meningkatnya insiden, situasi keamanan dan kemanusiaan di Tepi Barat menjadi perhatian. Komisi memperingatkan bahwa pola serangan tersebut terus mengancam keselamatan warga Palestina serta keberlangsungan kehidupan mereka di wilayah yang diduduki.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....