'Global South' Didorong Beradaptasi Hadapi Dunia yang Makin Terfragmentasi

RRI.CO.ID, Jakarta - Negara-negara Global South perlu menata kembali strategi untuk menghadapi perubahan geopolitik, transformasi digital, dan tata kelola global yang semakin kompleks. Penguatan kerja sama antarnegara Selatan dinilai menjadi salah satu kunci agar negara-negara tersebut tidak sekadar menjadi objek dalam perubahan tatanan dunia.

Hal itu mengemuka dalam "The 6th International Conference of Social Politics (ICOSOP) 2026", yang digelar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Nasional (UNAS) secara hybrid, Rabu, 12 Agustus 2026.

Konferensi yang berlangsung di Cyber Auditorium UNAS, Jakarta, itu mengangkat tema "Reconfiguring the Global South in a Fragmented World: Digital Transformation, Governance, and Inclusive Futures." Forum tersebut mempertemukan akademisi, peneliti, praktisi, dan mahasiswa dari sejumlah negara untuk membahas perubahan tatanan global, transformasi digital, tata kelola pemerintahan, serta masa depan kerja sama Global South.

Duta Besar Republik Rwanda untuk Indonesia, Sheikh Abdul Karim Harelimana, yang menjadi pembicara kunci, mengatakan perubahan dunia menuntut negara-negara Global South melakukan penyesuaian strategi. Menurutnya, fragmentasi global tidak selalu menjadi persoalan selama perbedaan antarnegara tidak berkembang menjadi ego kepentingan dan persaingan yang menghambat kerja sama.

"Kita perlu melakukan penataan kembali dan bergerak mengikuti perkembangan dunia. Kita harus menghadapi tantangan baru dengan solusi baru," kata Sheikh Abdul Karim Harelimana.

Belajar dari Pengalaman Rwanda

Ia menilai transformasi digital menjadi salah satu faktor penting yang akan menentukan masa depan negara-negara Global South. Negara yang gagal mengikuti perkembangan teknologi berpotensi semakin tertinggal. Karena itu, teknologi perlu diarahkan untuk meningkatkan pelayanan publik, pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat.

Ia mencontohkan Rwanda yang mengembangkan layanan pemerintahan digital, sehingga masyarakat dapat mengakses sejumlah layanan tanpa harus mendatangi kantor pemerintah. Rwanda juga memanfaatkan teknologi drone untuk mendistribusikan darah dan kebutuhan medis ke wilayah yang sulit dijangkau.

Namun, transformasi digital menurut Sheikh Abdul Karim, tidak berhenti pada penyediaan infrastruktur teknologi. Literasi digital, pemerataan akses, perlindungan data, keamanan siber, tata kelola yang bertanggung jawab, dan kepercayaan publik juga harus menjadi perhatian.

Perkuat Kerja Sama Selatan-Selatan

Selain transformasi digital, Sheikh Abdul Karim Harelimana mendorong penguatan South-South Cooperation. Negara-negara Global South dinilai memiliki pengalaman dan sumber daya yang dapat dipertukarkan untuk menghadapi persoalan bersama.

Kerja sama tersebut dapat dikembangkan di bidang pendidikan, inovasi, kesehatan, pertanian, perdagangan, investasi, hingga pengembangan sumber daya manusia.

"Kita perlu memperkuat kerja sama di antara negara-negara Global South. Rwanda dapat belajar dari Indonesia, Indonesia dapat belajar dari Rwanda, Afrika dapat belajar dari Asia, dan Asia dapat belajar dari Afrika," ujarnya.

Ia menekankan pentingnya keterlibatan aktif negara-negara Global South dalam menentukan arah masa depan mereka sendiri. "Masa depan Global South tidak seharusnya hanya dibentuk untuk kita. Kita harus memiliki peran yang bermakna dalam membentuk masa depan tersebut,” katanya.

FISIP UNAS Dorong Dialog Akademik

Dekan FISIP UNAS, Dr. Aos Yuli Firdaus, M.Si, mengatakan perkembangan geopolitik, teknologi, dan tata kelola telah membawa perubahan signifikan terhadap kehidupan masyarakat global. Transformasi digital, kata dia, membuka peluang baru bagi pembangunan dan kerja sama.

Di sisi lain, perkembangan teknologi juga memunculkan persoalan mengenai ketimpangan, ketergantungan teknologi, tata kelola, dan otonomi strategis.

"Transformasi digital dan teknologi yang berkembang menghadirkan berbagai kemungkinan baru bagi pembangunan dan kerja sama. Sekaligus menimbulkan pertanyaan penting mengenai ketimpangan, tata kelola, ketergantungan teknologi, dan otonomi strategis," ujar Aos.

Ia menikai kondisi tersebut membuat dialog akademik dan kolaborasi internasional semakin dibutuhkan. ICOSOP 2026 diharapkan menjadi ruang untuk bertukar pengetahuan sekaligus membangun jejaring akademik lintas negara.

Ketua Pelaksana ICOSOP 2026, Atina M.Sc, mengatakan konferensi tersebut tidak hanya ditujukan sebagai tempat mempresentasikan hasil penelitian. Forum juga dirancang sebagai ruang dialog yang mempertemukan akademisi, pembuat kebijakan, praktisi, dan mahasiswa untuk menguji gagasan serta mempertemukan perspektif dari berbagai kawasan.

"Kita menyaksikan dunia yang semakin terhubung, tetapi pada saat yang sama juga semakin terfragmentasi," kata Atina.

Ia berharap diskusi dalam ICOSOP 2026 tidak berhenti setelah konferensi selesai. Tetapi, berkembang menjadi kerja sama penelitian, kolaborasi akademik, dan diskusi lanjutan.