Protes Lowongan Kerja Pemerintah di India Berujung Bentrok

RRI.CO.ID, Jharkhand — Ribuan pencari kerja muda bentrok dengan polisi di Jharkhand, India, Senin, 10 Agustus 2026. Dilansir dari The Guardian, ini terjadi setelah aksi protes terkait dugaan penyimpangan dalam rekrutmen pekerjaan pemerintah semakin memanas.

Para demonstran kemudian melanjutkan aksi menuju gedung parlemen negara bagian di Ranchi, ibu kota Jharkhand. Polisi menggunakan meriam air, gas air mata, dan tongkat untuk menghentikan massa yang berusaha menerobos barikade.

Sebagian demonstran merespons dengan menari dan bersorak ketika polisi menyemprotkan air. Dari kedua pihak dilaporkan mengalami luka-luka dalam bentrokan tersebut, meskipun belum ada angka resmi mengenai jumlah korban.

Para demonstran menuntut penyelidikan oleh Central Bureau of Investigation (Biro Investigasi Pusat) atau CBI. Mereka menilai penyelidikan independen diperlukan untuk mengungkap dugaan kecurangan dalam ujian rekrutmen pemerintah.

Para pengunjuk rasa menuduh terjadi kebocoran soal dan praktik menyontek dalam ujian pegawai negeri. Mereka menilai penyimpangan tersebut telah menghilangkan kesempatan yang adil bagi para pencari kerja muda.

Jharkhand merupakan salah satu negara bagian termiskin di India dan telah lama menghadapi tingkat pengangguran tinggi. Kondisi tersebut membuat pekerjaan pemerintah sangat diminati karena menawarkan keamanan kerja serta berbagai tunjangan.

Persaingan mendapatkan pekerjaan sektor publik juga sangat ketat, dengan ratusan ribu orang melamar setiap proses rekrutmen. Terakhir, hampir 640 ribu orang melamar untuk mengisi 2.025 posisi di pemerintahan lokal Jharkand.

Selain itu, lebih dari 322 ribu kandidat bersaing untuk mendapatkan 510 lowongan. Banyak anak muda bahkan menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk mempersiapkan diri menghadapi ujian tersebut.

Pemerintah Jharkhand berupaya meredakan ketegangan melalui dialog dengan para demonstran. Mereka mengatakan sebagian besar tuntutan telah diterima dan terbuka untuk melakukan perundingan lebih lanjut.

Ketua Umum Partai Kongres, Rahul Gandhi, mengecam penggunaan kekerasan. Menurut putra mantan Perdana Menteri India, Rajiv Gandhi, itu mahasiswa memiliki hak untuk melakukan protes secara damai.

Perselisihan tersebut juga telah menyebabkan sejumlah pejabat senior kehilangan jabatan. Mantan ketua Komisi Pelayanan Publik Jharkhand ditangkap atas dugaan penyimpangan dalam ujian.

Sementara itu, tiga anggota komisi lainnya juga mengundurkan diri. Gelombang protes mencerminkan meningkatnya kekecewaan anak muda India terhadap korupsi dalam sistem ujian dan rekrutmen publik serta terbatasnya lapangan kerja.