Menlu Sugiono Sebut Indonesia Siap Jadi Tuan Rumah Dialog soal Myanmar

RRI.CO.ID, Jakarta - Indonesia siap menjadi tuan rumah untuk dialog inklusif membahas mengenai penyelesaian Myanmar yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Hal itu diungkapkan Menlu RI Sugiono ketika ditemui Selasa, 14 Juli 2026 di Jakarta.

Sebelumnya, pada pertemuan informal para Menlu ASEAN, Minggu, 12 Juli 2026 di Bangkok, Menlu RI mendorong adanya dialog inklusif yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan Myanmar. Kesediaan Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan dialog dengan turut menggandeng Filipina sebagai Ketua ASEAN 2026 juga telah disampaikan pada pertemuan tersebut.

“Tentu saja kita juga menyampaikan, kita siap kalau misalnya Indonesia mau dijadikan tempat (pertemuan-red). Dan, saya kira Indonesia posisinya adalah kita lebih bisa diterima sebenarnya posisinya,” ujar Menlu RI yang ditemui usai menggelar Pertemuan Ke-6 Komisi Bersama Indonesia-Vietnam untuk Kerja Sama Bilateral (JCBC) bersama Menlu Le Hoai Trung di Gedung Pancasila, Kemlu RI.

“Saya sudah menyampaikan kemarin kita siap jadi host kalau misalnya dibutuhkan.”

Menlu Sugiono mengungkapkan, pertemuan di Bangkok pekan lalu membicarakan perkembangan situasi di Myanmar utamanya terkait implementasi Lima Poin Konsensus (5PC). Ia menyebut, para Menlu ASEAN mendorong agar implementasi 5PC dapat terlaksana dengan baik.

Namun, kata Menlu Sugiono, Indonesia menilai implementasi 5PC dapat dipahami sebagai sebuah proses yang tidak diperoleh secara instan. Bahkan, ia turut mencontohkan, proses membangun sebuah bangsa yang telah dilewati Indonesia sebelum akhirnya meraih kemerdekaan dan mempertahankan persatuannya.

“Membangun atau nation building itu tidak bisa dilakukan dalam waktu yang singkat, terutama dengan latar belakang berbagai perbedaan. Bangsa kita mengalami hal itu, kita mulai dari komitmen bersama sebagai satu bangsa,” ucapnya.

“Pengakuan terhadap kesatuan tanah air bangsa dan bahasa kita itu sejak tahun 1928 dan proses itu lama sampai akhirnya kita merdeka. Nah, ini juga yang dilakukan oleh Myanmar, bahwa mereka juga sedang berproses.”

Sehingga, secara khusus Menlu RI menilai, seluruh pihak perlu mengapresiasi berbagai langkah yang telah dilakukan Myanmar sebagai upaya mengimplementasikan 5PC. “Sekaligus juga memahami bahwa situasinya kompleks dan perlu waktu sehingga semua butir dari 5PC itu bisa dilaksanakan dengan baik,” katanya menegaskan.

Menlu RI turut memastikan 5PC tetap menjadi acuan dari kerangka kerja dalam penyelesaian konflik di Myanmar. Namun, menurutnya pada pertemuan di Bangkok para Menlu ASEAN menyampaikan perlu adanya detail turunan dari berbagai poin yang akan menjadi dasar kemajuan implementasi 5PC.

“Misalnya, cessation of hostilities (penghentian permusuhan-red) itu perlu lagi diterjemahkan, karena situasi tempatnya juga beragam. Kita harus melihat apakah kalau misalnya cessation of hostilities di satu tempat terjadi itu dianggap sebagai satu progres atau tidak,” ujar Menlu RI.

“Apakah kemudian kita harus menunggu sampai semuanya ada cessation of hostilities baru kemudian poin pertama tercapai, ini kan prosesnya lama, waktunya lama. Apakah selama itu kita akan membiarkan Myanmar tidak terpresentasikan di forum-forum ASEAN?.”