RRI.CO.ID, Jakarta - Kantor Bantuan Anti-Terorisme (ATA) Kedutaan Besar Amerika Serikat di Indonesia memberikan program pelatihan Investigasi Dark Web. Program itu dilaksanakan pada tanggal 8–12 Juni 2026, di Markas Besar Polri, Jakarta.

Kegiatan ditujukan bagi personel penegak hukum yang terlibat dalam penyelidikan kejahatan siber dan pengumpulan informasi. Program ini dirancang untuk meningkatkan kemampuan aparat penegak hukum Indonesia memahami cara teroris memanfaatkan Dark Web.

Para peserta memperoleh pembekalan mengenai teknik penyelidikan terhadap berbagai aktivitas ilegal yang berkaitan dengan terorisme. Termasuk pencucian uang, penyelundupan material, serta berbagai tindak kejahatan lainnya yang dilakukan melalui jaringan tersebut.

Selain materi konseptual, pelatihan juga menekankan pendekatan teknis melalui praktik langsung. Peserta dilatih menyusun strategi investigasi Dark Web yang sah dan efektif, sekaligus mempelajari metode mendokumentasikan barang bukti digital.

Juru Bicara Kedubes AS di Jakarta, Jamie Ravetz, mengatakan pelatihan tersebut merupakan bagian dari komitmen Washington. Yaitu, untuk mendukung peningkatan kapasitas aparat penegak hukum Indonesia dalam menghadapi ancaman terorisme yang terus berkembang di ruang digital.

"Dark Web semakin sering dimanfaatkan pelaku terorisme. Membekali para penyelidik terbaik Indonesia dengan sarana untuk beroperasi di lingkungan tersebut akan membuat AS dan Indonesia lebih aman,” katanya dikutip keterangan Kedubes AS, Senin, 29 Juni 2026.

Departemen Luar Negeri AS menyatakan pelatihan tersebut merupakan bagian dari program bantuan teknis dan peningkatan kapasitas. Pelatihan diberikan kepada aparat penegak hukum di berbagai negara.

Melalui program tersebut, aparat penegak hukum didorong untuk meningkatkan kemampuan dalam mendeteksi, menyelidiki, merespons, hingga menuntut terorisme. Termasuk yang memanfaatkan teknologi digital.

Departemen Luar Negeri AS telah melatih hampir 8.000 aparat tanggap darurat Indonesia melalui 427 program pelatihan. Kerja sama tersebut menjadi upaya kedua negara memperkuat kapasitas penanggulangan terorisme, serta menghadapi ancaman keamanan yang terus berkembang.