Indonesia Pimpin Peringatan 20 Tahun Dewan HAM PBB di Jenewa
- 28 Jun 2026 22:22 WIB
- Pusat Pemberitaan
Poin Utama
- Bertepatan dengan peringatan sidang pertama Dewan HAM pada 19 Juni 2026, Indonesia sebagai Presiden memimpin peringatan dua dekade berdirinya Dewan HAM.
- Duta Besar Sidharto R. Suryodipuro yang memimpin diskusi menegaskan bahwa masa depan dan efektivitas Dewan HAM bertumpu pada satu hal: kepercayaan yang perlu dibangun melalui konsultasi, dialog, dan kemitraan nyata.
- Sejak Dewan dibentuk pada 2006, Indonesia enam kali terpilih sebagai anggota, dua kali menjabat Wakil Presiden (2009 dan 2024),
RRI.CO.ID, Jenewa - Dua puluh tahun lalu, negara-negara anggota PBB sepakat membentuk Dewan HAM dengan amanah utama mempromosikan penghormatan hak asasi manusia secara universal. Bertepatan dengan peringatan sidang pertama Dewan HAM pada 19 Juni 2026, Indonesia sebagai Presiden memimpin peringatan dua dekade berdirinya Dewan HAM.
Pertemuan mengambil inisiatif untuk tidak sekadar merayakan, melainkan mengajukan pertanyaan kritis: "apa yang telah berhasil, apa yang belum, dan ke mana Dewan HAM harus melangkah?." Duta Besar Sidharto R. Suryodipuro yang memimpin diskusi menegaskan bahwa masa depan dan efektivitas Dewan HAM bertumpu pada satu hal: kepercayaan yang perlu dibangun melalui konsultasi, dialog, dan kemitraan nyata.
Pandangan ini serupa dengan yang dibagikan oleh Luis Alfonso de Alba sebagai Presiden pertama Dewan HAM. Ia mengenang tantangan membangun konsensus di awal terbentuknya Dewan HAM karena negara-negara anggota memiliki pandangan yang sangat berbeda dan konflik di Gaza dan Lebanon mewarnai dinamika.
Dua puluh tahun kemudian, tantangan geopolitik tersebut masih relevan dan semakin berdampak. Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres menegaskan bahwa HAM kini menghadapi ancaman yang semakin sistematis.
Hal senada disuarakan oleh Pelapor Khusus Rasheeda Nasheed, terutama mengenai tekanan yang dihadapi sistem pelapor khusus PBB dan masyarakat sipil dalam menyuarakan keprihatinan mereka. Demikian dilansir laman Kemlu RI, Minggu, 28 Juni 2026.
Keberhasilan Dewan HAM diangkat oleh Komisaris Tinggi HAM Volker Türk, seperti mekanisme Universal Periodic Review (UPR), pengembangan standar HAM internasional dan sebagai forum PBB paling inklusif. Namun, ia juga menegaskan pembaruan perlu dilakukan agar Dewan HAM lebih responsif menghadapi isu-isu baru seperti perubahan iklim, kecerdasan buatan, dan agenda pembangunan pasca-2030.
Isu lain yang mengemuka adalah perlunya memastikan agar hasil dan rekomendasi Dewan HAM tidak berhenti di Jenewa. Tetapi menjangkau masyarakat di tingkat lokal melalui peran Pelapor Khusus PBB, lembaga HAM nasional, dan organisasi kawasan.
Malak, perwakilan pemuda dari Yordania, menegaskan hal senada: partisipasi generasi muda tidak boleh berhenti pada simbolisme. Malak menegaskan yang dibutuhkan adalah suara mereka yang betul-betul didengar dalam pengambilan keputusan.
Sejak Dewan dibentuk pada 2006, Indonesia enam kali terpilih sebagai anggota, dua kali menjabat Wakil Presiden (2009 dan 2024), dan kini untuk pertama kalinya menduduki kursi kepresidenan. Ini adalah rekam jejak yang mencerminkan komitmen konsisten Indonesia dalam pemajuan HAM.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....