Indonesia dan Qatar Sepakat Perkuat Kerja Sama Strategis

RRI.CO.ID, Jakarta - Indonesia dan Qatar menggelar konsultasi politik pertama, Senin, 15 Juni 2026 di Kemlu RI, Jakarta. Pertemuan dipimpin Wamenlu Anis Matta dan Menlu Sultan bin Saad bin Sultan Al Muraikhi, demikian dilansir dari laman Kemlu RI.

Pertemuan perdana ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat hubungan persahabatan dan kemitraan Indonesia-Qatar. Sekaligus membangun kerangka mitra yang lebih terstruktur untuk membahas isu bilateral, regional, dan global yang menjadi kepentingan bersama.

Beberapa hasil utama yang dicapai antara lain kesepakatan untuk melaksanakan dialog strategis tingkat menlu pada tahun ini. Yaitu, dengan fokus pada peningkatan kerja sama bilateral di bidang politik, pertahanan dan keamanan, ekonomi, serta sosial budaya.

Dalam pertemuan, kedua delegasi sepakat untuk mempercepat penyelesaian sejumlah nota kesepahaman yang masih dalam proses. Antara lain di bidang kebudayaan, pendidikan tinggi, ilmu pengetahuan dan teknologi, ketenagakerjaan, serta penanggulangan terorisme.

Kedua pihak juga menegaskan komitmen untuk memperkuat kerja sama dan koordinasi pada forum regional maupun multilateral. Termasuk, melalui saling dukung terkait pencalonan kedua negara dalam berbagai organisasi internasional.

Serta, penguatan koordinasi dalam menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim, ketahanan pangan, dan transisi energi, termasuk dalam kerangka kerja sama Global Selatan. Secara khusus, kedua pihak bertukar pandangan mengenai perkembangan di ASEAN dan Dewan Kerja Sama Teluk (GCC).

Menanggapi eskalasi terkini di kawasan Timur Tengah, kedua pihak memiliki kesamaan pandangan mengenai pentingnya de-eskalasi konflik. Kemudian, penghormatan terhadap hukum internasional, kedaulatan negara, serta penyelesaian sengketa melalui dialog dan diplomasi.

Terkait isu Palestina, kedua pihak menegaskan kembali dukungan teguh terhadap perjuangan bangsa dan rakyat Palestina. Seruan untuk gencatan senjata permanen di Gaza, akses bantuan kemanusiaan tanpa hambatan.

Serta menilai pentingnya memulai kembali proses politik damai untuk mewujudkan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat penuh. Yakni, berdasarkan Solusi Dua Negara, sesuai hukum internasional dan resolusi PBB.