Inggris Dukung Konsensus ASEAN untuk Krisis Myanmar Berkelanjutan

  • 11 Jun 2026 15:00 WIB
  •  Pusat Pemberitaan
Poin Utama
  • Sebagai salah satu mitra wicara ASEAN, Inggris terus mendukung implementasi Konsensus Lima Poin sebagai kerangka utama penyelesaian krisis di Myanmar.
  • Inggris menilai sejumlah aspek yang perlu mendapatkan perhatian antara lain akses kemanusiaan.
  • Pemerintah Inggris secara konsisten menyampaikan pesan tersebut kepada otoritas militer Myanmar melalui berbagai jalur diplomatik.

RRI.CO.ID, Jakarta - Inggris menegaskan dukungannya terhadap Konsensus Lima Poin ASEAN untuk menyelesaikan krisis Myanmar. Dukungan itu disampaikan dalam perayaan ulang tahun Raja Charles III di Jakarta, Rabu, 10 Juni 2026 malam, di Jakarta.

Duta Besar Inggris untuk ASEAN Helen Fazey menilai Konsensus Lima Poin tetap relevan. Kerangka tersebut dianggap penting untuk mendorong kemajuan penyelesaian konflik.

"Inggris terus mendukung Konsensus Lima Poin dan peran ASEAN di dalamnya. Kami masih berpikir sangat penting untuk melihat kemajuan pada semua hal dalam lima poin tersebut," ujar Helen.

Menurut Helen, kemajuan perlu terlihat pada seluruh elemen konsensus tersebut. Upaya itu mencakup aspek kemanusiaan, politik, dan rekonsiliasi.

Ia menyoroti pentingnya akses kemanusiaan bagi masyarakat terdampak konflik. Pembebasan tahanan politik juga dinilai perlu menjadi perhatian.

Selain itu, proses politik yang inklusif harus terus didorong. Langkah tersebut dinilai penting untuk menciptakan stabilitas jangka panjang.

Helen mengatakan Inggris konsisten menyampaikan pesan itu kepada otoritas militer Myanmar. Komunikasi dilakukan melalui berbagai jalur diplomatik yang tersedia.

Inggris juga menyatakan keselarasan sikap dengan ASEAN. "Kami terus mengingatkan rezim di Myanmar secara bilateral tentang hal itu," ujarnya.

Sebelumnya, dukungan terhadap penyelesaian damai disampaikan Menteri Luar Negeri RI Sugiono. Indonesia siap bekerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan Myanmar.

Pernyataan itu disampaikan saat Sugiono bertemu Presiden Myanmar Min Aung Hlaing. Pertemuan berlangsung di Naypyidaw pada 8 Juni 2026.

Sugiono menegaskan proses perdamaian harus dipimpin dan dimiliki rakyat Myanmar. Menurutnya, solusi berkelanjutan tidak boleh dipaksakan pihak asing.

Ia juga menyampaikan pesan Presiden Prabowo Subianto kepada pemerintah Myanmar. Indonesia berkomitmen mendukung perdamaian yang inklusif dan berkelanjutan.

Rekomendasi Berita

Berita Terbaru Lainnya

Memuat berita terbaru.....