Poin Utama
- Menlu RI Sugiono menyerukan pentingnya komitmen terhadap Piagam PBB, hukum internasional, dan multilateralisme.
- Menlu RI menegaskan tantangan global saat ini bukan disebabkan karena Piagam PBB kehilangan relevansi, melainkan karena prinsip-prinsip hukum internasional dan multilateralisme terlalu sering diterapkan secara selektif.
- Menlu RI juga menyoroti meningkatnya serangan terhadap pasukan perdamaian PBB akhir-akhir ini.
RRI.CO.ID, New York - Menlu RI Sugiono menyerukan pentingnya komitmen terhadap Piagam PBB, hukum internasional, dan multilateralisme. Hal itu disampaikannya dalam High-Level Open Debate Dewan Keamanan PBB (DK PBB).
Acara itu bertema: “Upholding the Purposes and Principles of the UN Charter and Strengthening the UN Centered-International System”. Acara digelar di Markas Besar PBB, New York, Selasa, 26 Mei 2026.
Pertemuan tingkat tinggi tersebut dipimpin oleh Menteri Luar Negeri RRT, Wang Yi. Yakni, selaku Presiden Dewan Keamanan PBB bulan Mei 2026 dan dihadiri Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres.
Dalam pernyataannya, Menlu RI menegaskan tantangan global saat ini bukan disebabkan karena Piagam PBB kehilangan relevansi, melainkan karena prinsip-prinsip hukum internasional dan multilateralisme terlalu sering diterapkan secara selektif. Indonesia menilai situasi di Palestina, khususnya di Gaza, menjadi cerminan nyata dari kegagalan komunitas internasional dalam menegakkan prinsip-prinsip tersebut secara adil dan konsisten.
"Untuk itu, Indonesia kembali menegaskan bahwa solusi dua negara (two-State solution), berdasarkan hukum internasional dan resolusi PBB yang relevan. Hal itu tetap merupakan satu-satunya jalan menuju perdamaian yang adil dan berkelanjutan bagi Palestina," ujar Menlu RI menegaskan.
Menlu RI juga menyoroti meningkatnya serangan terhadap pasukan perdamaian PBB akhir-akhir ini. Ia menekankan, serangan terhadap pasukan penjaga perdamaian merupakan serangan terhadap prinsip multilateralisme.
Untuk itu, Menlu RI menegaskan, bahwa perlindungan terhadap pasukan perdamaian PBB mutlak harus dilakukan. Selanjutnya, Menlu RI menekankan pentingnya penghormatan terhadap hukum internasional, termasuk UNCLOS, serta memastikan jalur pelayaran strategis internasional tidak menjadi arena konfrontasi maupun political bargaining.
Menlu RI menggarisbawahi meningkatnya ancaman keamanan global, termasuk dampak perkembangan kecerdasan buatan dan senjata otonom terhadap karakter konflik modern. "Dalam konteks tersebut, Indonesia kembali mendorong reformasi Dewan Keamanan PBB agar lebih representatif, transparan, akuntabel, dan mampu mencerminkan suara negara-negara berkembang," ucapnya.
Sebagai penutup, Menlu RI menegaskan bahwa dunia tidak membutuhkan hierarki baru. Melainkan pembaharuan komitmen untuk kembali pada prinsip-prinsip Piagam PBB dan memperkuat multilateralisme yang melayani seluruh negara secara setara.
Sementara, di sela-sela rangkaian pertemuan, Menlu RI juga melakukan pertemuan bilateral dengan Menlu RRT Wang Yi dan Menlu Argentina guna membahas isu-isu strategis bilateral serta perkembangan kawasan dan global. Menlu RI juga melakukan pull-aside dengan Menlu Pakistan, Bahrain, Kyrgyzstan dan Kuba.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....