RRI.CO.ID, Jakarta - Indonesia kembali mengirimkan pasukan penjaga perdamaian ke United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL). Menurut rencana Indonesia akan mengirimkan sejumlah 780 pasukan ke Lebanon dan akan bertugas hingga Desember 2026.

“Tanggal 22 (Mei 2026) berangkat. Kemarin 780 orang (yang akan diberangkatkan-red) ke UNIFIL, Lebanon,” ujar Menlu RI kepada wartawan usai menggelar pertemuan bilateral dengan Menlu Singapura, Vivian Balakrishnan,Selasa, 12 Mei 2026 di Gedung Pancasila, Kemlu RI, Jakarta.

Terpisah, Juru Bicara Kemlu RI Yvonne Mewengkang menegaskan, Indonesia tetap melanjutkan pengiriman pasukan ke UNIFIL. Meski, sebelumnya terdapat personel Indonesia yang menjadi korban dalam serangan di wilayah konflik.

Menurutnya, pemerintah menilai komitmen terhadap perdamaian dunia merupakan amanat konstitusi yang harus terus dijalankan. Kata Yvonne, insiden yang menimpa pasukan perdamaian Indonesia sangat disesalkan dan pemerintah mengutuk keras serangan yang dilakukan Israel.

“Insiden itu adalah sesuatu yang sangat kita sesalkan dan kita mengutuk serangan Israel itu. Tapi ini adalah komitmen kita, ini amanat konstitusi kita, dan keputusan Pak Presiden untuk melanjutkan komitmen kita,” ujar Yvonne menjelaskan.

Yvonne mengungkapkan, pemerintah memahami adanya pertanyaan publik terkait keputusan Indonesia tetap mengirim pasukan perdamaian setelah adanya korban. Namun, ia menilai keberlanjutan kontribusi Indonesia justru menjadi bagian penting dari tanggung jawab internasional yang selama ini diemban Indonesia.

Ia menyebut, Menlu RI juga telah menyampaikan pesan khusus kepada para personel pasukan perdamaian saat berkunjung ke Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian (PMPP) TNI. Dalam kesempatan itu, Menlu menyampaikan rasa bangga kepada para prajurit yang akan bertugas di wilayah konflik.

“Pak Menlu bilang, saya sangat bangga bertemu teman-teman di sini. Tapi, saya akan lebih bangga lagi saat saya bertemu teman-teman kembali lagi ke sini dengan selamat,” ucap Yvonne.

Menurut Yvonne, pemerintah menyadari penuh risiko yang dihadapi personel penjaga perdamaian di lapangan. Karena itu, keselamatan dan keamanan pasukan menjadi prioritas utama yang tidak bisa ditawar.

Ia mengatakan insiden yang terjadi sebelumnya menjadi bahan evaluasi dan pembelajaran penting bagi seluruh pihak. Termasuk, dalam penerapan standar operasional prosedur (SOP) dan peningkatan kesiapan personel sebelum diberangkatkan ke daerah konflik.

Selain penguatan kapasitas personel, pemerintah Indonesia juga terus mendorong pembahasan perlindungan pasukan penjaga perdamaian di berbagai forum internasional. Termasuk, di markas besar PBB di New York.

“Sejak kejadian itu sudah ada adjustment. Jadi semua pihak sekarang memastikan kesiapan pasukan kita benar-benar lebih matang sebelum berangkat,” ujar Juru Bicara Kemlu RI.