RRI.CO.ID, Jakarta - Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, mendesak pembukaan kembali Selat Hormuz di tengah mandeknya perundingan damai antara Amerika Serikat dan Iran. Ia menegaskan pentingnya kelancaran jalur pelayaran global tanpa hambatan.

Melansir TRT World, Guterres menyampaikan seruan tersebut dalam debat tingkat tinggi Dewan Keamanan PBB terkait keamanan maritim, Senin 27 April 2026, waktu setempat. Ia meminta semua pihak segera mengambil langkah konkret demi menjaga stabilitas global.

“Saya menyerukan kepada semua pihak, buka selat tersebut, biarkan kapal-kapal melintas tanpa pungutan dan tanpa diskriminasi. Biarkan perdagangan kembali berjalan dan ekonomi global bernapas,” ujar Guterres.

Selat Hormuz merupakan jalur strategis yang dilalui sekitar seperlima pasokan minyak dan gas alam cair dunia. Gangguan di wilayah ini terjadi sejak awal Maret setelah serangan bersama Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran pada 28 Februari 2026.

Saat ini, konflik berada dalam kondisi jeda, sementara upaya untuk mencapai perdamaian permanen masih berlangsung. Namun, dampak gangguan tersebut telah meluas ke berbagai sektor global.

“Sejak awal Maret, gangguan pelayaran di Selat Hormuz telah memukul keamanan energi global, pasokan pangan, dan perdagangan. Selat ini adalah salah satu titik sempit maritim paling penting di dunia,” kata Guterres.

Ia menegaskan bahwa jalur pelayaran yang aman dan tanpa hambatan merupakan kebutuhan mendesak, baik secara ekonomi maupun kemanusiaan. “Guncangan ekonomi terjadi dengan cepatdan semua pihak menanggung dampaknya,” ujarnya.

Selain dampak ekonomi, Guterres juga menyoroti sisi kemanusiaan dari krisis tersebut. Lebih dari 20.000 pelaut dilaporkan terjebak di laut. Sementara lebih dari 2.000 kapal komersial menghadapi kondisi tidak pasti dan berisiko.

“Mereka bukan bagian dari konflik apa pun. Mereka adalah pekerja sipil yang menjaga pasokan dunia tetap berjalan,” katanya.

Ia juga menekankan pentingnya menjunjung hukum internasional, termasuk hak navigasi yang dijamin dalam hukum laut. Guterres mengingatkan bahwa prinsip keamanan pelayaran harus tetap dijaga dalam kondisi apa pun.

Di akhir pernyataannya, Guterres menyerukan semua pihak untuk menahan diri dan mengedepankan dialog. Ia juga menawarkan peran mediasi PBB guna membantu meredakan ketegangan.

“Laut seharusnya menjadi wilayah perdamaian dan kerja sama. Bukan konfrontasi atau tekanan,” ucapnya.