RRI.CO.ID, Jakarta - Kuasa Usaha ad interim Jepang untuk Indonesia, Myochin Mitsuru menegaskan, Jepang tetap berpegang teguh sebagai negara cinta damai. Menurutnya, Jepang tidak mengalami kebangkitan militerisme seperti yang dituding sejumlah pihak.

Sejak berakhirnya Perang Dunia II, kata Myochin, Jepang konsisten menolak perang sebagai hak kedaulatan negara. Negara Sakura itu juga menolak penggunaan kekuatan untuk menyelesaikan sengketa internasional.

Prinsip tersebut, kata tambahnya, telah tertuang dalam konstitusi Jepang dan terus menjadi landasan kebijakan negara hingga saat ini. Komitmen itu juga diwujudkan melalui kontribusi aktif Jepang dalam menjaga stabilitas dan kemakmuran komunitas internasional.

Hal ini termasuk mendorong tatanan global yang bebas dan terbuka berbasis hukum. “Semangat ini diwujudkan melalui berbagai bentuk kerja sama internasional selama beberapa dekade, termasuk dengan Indonesia,” kata Myochin, di Kantor Kedutaan Besar Jepang, Jakarta, Kamis 23 April 2026.

Ia menambahkan, semangat “keinginan akan perdamaian” yang dimiliki Jepang berakar dari penyesalan mendalam atas perang di masa lalu. Karena itu, Jepang berupaya membangun hubungan melalui kerja sama ekonomi dan sosial sebagai bagian dari rekonsiliasi pascaperang.

Menurutnya, kerja sama tersebut telah diwujudkan dalam berbagai proyek di Indonesia. Mulai dari pembangunan Sarinah hingga proyek DAS Brantas, Jalan Lintas Sumatra, jalan tol, serta pembangkit listrik.

Jepang, katanya, juga merasa terhomat dalam berkontribusi dalam pemugaran Candi Borobudur. Seluruh upaya tersebut dinilai mencerminkan komitmen Jepang untuk membangun masa depan yang damai serta menjaga stabilitas kawasan Indo-Pasifik.