RRI.CO.ID, Jakarta - Persatuan Emirat Arab (PEA) dan negara-negara Teluk (GCC) mempertegas komitmen mengedepankan diplomasi menyikapi perang Iran di kawasan. Kata Duta Besar PEA, Abdulla Salem AIDhaheri dalam konferensi pers, Rabu, 8 April 2026, malam di Jakarta mengenai perang Iran dengan Israel dan Amerika Serikat (AS).

“PEA dan negara-negara GCC dengan tegas mengutuk serangan ini sebagai pelanggaran terhadap hukum internasional dan Piagam PBB. Namun, demikian, kami tetap berkomitmen pada diplomasi, de-eskalasi dan kerja sama internasional,” ujar Dubes AlDhaheri dalam kegiatan yang juga dihadiri Dubes Yordania, Bahrain, Qatar dan Konselor Kuwait.

PEA bersama negara-negara GCC dan Yordania akan terus memilih stabilitas dibandingkan eskalasi, terhadap perang yang turut menyasar sejumlah fasilitas di negara mereka. Kemudian, negara-negara ini memilih adanya tanggungjawab serta kerja sama dibandingkan konflik.

“Kami akan terus bekerja sama dengan para mitra internasional. Termasuk Indonesia, untuk mendorong perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran bersama,” kata Dubes AlDhaheri menambahkan.

Secara khusus AlDhaheri menyebut, perang yang terjadi di Timur Tengah bukan merupakan konflik agama. Melainkan, menurutnya ini merupakan persoalan keamanan, kedaulatan, dan hukum internasional.

“Yang lebih mengkhawatirkan adalah pola yang terlihat saat ini, yaitu Iran mengarahkan sebagian besar serangannya ke negara-negara tetangganya. Yang bukan pihak yang memulai eskalasi dan tidak menyerukan perang ini,” ucapnya.

“Statistik terbaru menunjukkan bahwa sekitar 85 persen rudal dan drone Iran diluncurkan ke arah negara-negara GCC dan Yordania. Sementara, hanya sekitar 15 persen yang menargetkan Israel.”

Sementara, keputusan Iran dengan menutup Selat Hormuz disebut mempengaruhi 20 persen rantai pasokan minyak global. Kata Duta Besar Bahrain untuk Indonesia, Ahmed Abdulla Alhajeri dalam kesempatan yang sama.

“Ini merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum internasional dan Konvensi PBB tentang Hukum Laut, dan ancaman serius terhadap navigasi internasional, pasokan energi. Kemudian, perdagangan global, dan kepentingan semua negara di seluruh dunia,” ujar Dubes Alhajeri.

“Lebih lanjut, tindakan-tindakan ini secara sengaja melanggar ketentuan yang jelas dan spesifik dari Resolusi 2817.”