RRI.CO.ID, Jakarta - Serangan terhadap pasukan penjaga perdamaian PBB di Lebanon memicu kecaman keras dari berbagai pihak. Insiden tersebut menewaskan seorang prajurit TNI dan melukai personel lainnya saat menjalankan misi perdamaian.

Justice and Democracy Forum (JDF) Asia Pasifik menilai serangan ini sebagai pelanggaran serius hukum internasional. Tindakan tersebut juga dianggap mencederai prinsip perlindungan terhadap misi penjaga perdamaian dunia.

“Pasukan UNIFIL berada di Lebanon atas mandat resmi PBB untuk menjaga stabilitas dan perdamaian. Menyerang mereka adalah pelanggaran serius hukum internasional dan harus ditindak tegas,” kata Presiden JDF Asia Pasifik Dr. Jazuli Juwaini, Senin, 30 Maret 2026.

Lebih jauh dia menegaskan serangan ini menunjukkan lemahnya komitmen terhadap perdamaian. Ia juga menyebut tindakan tersebut memperburuk situasi keamanan di kawasan Timur Tengah.

JDF Asia Pasifik mendesak PBB dan komunitas internasional segera mengambil langkah tegas dan terukur. Langkah itu dinilai penting untuk menjaga kredibilitas sistem keamanan global.

Mereka meminta kecaman keras disampaikan tanpa pengecualian terhadap pelaku serangan tersebut. Selain itu, investigasi independen dan transparan perlu segera dilakukan untuk mengungkap fakta.

JDF juga mendesak pemberian sanksi tegas kepada pihak yang bertanggung jawab atas insiden tersebut. Perlindungan maksimal bagi seluruh personel penjaga perdamaian juga harus menjadi prioritas utama.

Sebagai anggota DPR RI Fraksi PKS, Jazuli meminta pemerintah Indonesia bersikap tegas dan proaktif. Ia mendorong agar persoalan ini dibawa ke Dewan Keamanan PBB.

Menurutnya, Indonesia harus berada di garda depan dalam memperjuangkan keadilan internasional. Langkah itu penting agar pelanggaran terhadap misi perdamaian tidak dibiarkan tanpa konsekuensi.

JDF Asia Pasifik turut menyampaikan belasungkawa mendalam kepada korban dan keluarga yang ditinggalkan. Mereka juga menyatakan solidaritas penuh kepada seluruh personel UNIFIL yang bertugas menjaga perdamaian dunia.