RRI.CO.ID, Kolombo — Sri Lanka menetapkan hari Rabu menjadi hari libur publik sebagai langkah darurat mengatasi krisis bahan bakar yang memburuk. Kebijakan ini diambil menyusul terganggunya pasokan energi global akibat konflik yang berkecamuk di Timur Tengah.

Keputusan yang diumumkan oleh Kementerian Administrasi Publik ini berdampak luas, mencakup sektor pendidikan, transportasi, hingga kegiatan parlemen. Sekolah tetap beroperasi secara terbatas dengan hanya menyelenggarakan pembelajaran penting, sementara siswa dilarang mengikuti kegiatan tambahan di luar kurikulum.

Melansir dari Anadolu, Kamis, 19 Maret 2026, pemerintah juga mendorong sektor swasta untuk menerapkan sistem kerja dari rumah. Langkah tersebut dilakukan untuk mengurangi mobilitas masyarakat dan menekan konsumsi bahan bakar.

Layanan transportasi umum pun dibatasi dan hanya diperuntukkan bagi kebutuhan mendesak. Komisaris Jenderal Layanan Esensial Prabath Chandrakeerthi menegaskan bahwa penggunaan transportasi umum harus diprioritaskan untuk keperluan penting.

“Sebagai akibatnya, layanan transportasi umum akan dibatasi, dan masyarakat diminta menggunakannya hanya untuk perjalanan penting,” katanya. Ia juga menekankan prioritas untuk kebutuhan mendesak seperti kunjungan ke rumah sakit.

Selain itu, pemerintah telah memberlakukan sistem jatah bahan bakar mingguan berbasis kode QR. Alokasi yang diberikan adalah 15 liter untuk mobil dan 5 liter untuk sepeda motor.

Kebijakan tersebut bertujuan mencegah penimbunan sekaligus memastikan distribusi yang adil di tengah keterbatasan pasokan. Penutupan Selat Hormuz akibat konflik yang terjadi di kawasan tersebut memicu ketidakpastian pasokan energi dunia.

Hal tersebut menyebabkan egara-negara yang sangat bergantung pada impor, termasuk Sri Lanka, terpaksa mengambil langkah-langkah penghematan dan pembatasan. Langkah-langkah tersebut dilakukan guna menjaga stabilitas energi domestik.