RRI.CO.ID, Jenewa - Menlu RI, Sugiono akan menyampaikan pernyataan nasional pada High Level Segment (HLS) Sesi ke-61 Dewan HAM PBB di Jenewa, Swiss. Sidang ini akan berlangsung pada Senin, 23 Februari 2026 sekitar pukul 15.00 WIB.

Terdapat tiga poin utama dalam pernyataan nasional Menlu RI pada sidang yang dipimpin Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM 2026 ini. Salah satunya adalah kemajuan dan komitmen Indonesia dalam pemajuan dan pelindungan HAM di tingkat nasional.

“Kemudian, dukungan terhadap peran Dewan HAM di tengah dinamika geopolitik saat ini, termasuk melalui kepemimpinan Indonesia sebagai Anggota dan Presiden. Serta, konsistensi dukungan terhadap rakyat Palestina dan Solusi Dua Negara,” kata Juru Bicara Kemlu RI, Yvonne Mewengkang kepada RRI.

Adapun, Dewan HAM merupakan badan PBB yang memiliki mandat dalam pemajuan dan pelindungan isu HAM global. Dewan HAM beranggotakan 47 negara dari berbagai kawasan dengan masa keanggotaan 3 tahun.

Indonesia telah enam kali menjadi anggota Dewan HAM PBB dan dua kali dipercaya sebagai Wakil Presiden Dewan HAM PBB yaitu pada tahun 2009 dan 2024. Sebelumnya, Indonesia juga pernah menjabat sebagai Ketua Komisi HAM PBB, lembaga pendahulu Dewan HAM PBB pada 2005.

Indonesia, sebagai Presiden Dewan HAM PBB, akan memimpin Sidang ke-61 Dewan HAM PBB pada 23 Februari-31 Maret 2026. Sidang ini akan didahului dengan Sidang Tingkat Tinggi (High-Level Segment) pada 23-25 Februari 2026.

Menteri Luar Negeri RI, Sugiono, dijadwalkan menyampaikan pernyataan nasional pada tanggal 23 Februari, pada sesi pertama. Pada sesi ini juga akan mendengarkan Presiden Majelis Umum PBB, Sekretaris Jenderal PBB, dan Komisioner Tinggi HAM PBB.

Wakil Tetap RI untuk PBB di Jenewa selaku Presiden Dewan HAM, Duta Besar Sidharto R. Suryodipuro, akan membuka Sidang Tingkat Tinggi tersebut. Lebih dari 100 pejabat tingkat tinggi dunia, termasuk sejumlah kepala negara dan pemerintahan, telah mengonfirmasi partisipasi.