RRI.CO.ID, Yerusalem — Hamas menyatakan terbuka terhadap kehadiran pasukan penjaga perdamaian internasional di Gaza. Namun, Hamas menegaskan penolakannya terhadap segala bentuk campur tangan dalam urusan internal Gaza, dilansir Roya News, Sabtu, 21 Februari 2026.

Juru bicara Hamas Hazem Qassem mengatakan pihaknya menginginkan pasukan yang memantau gencatan senjata dan memastikan pelaksanaannya. Pasukan itu juga diharapkan menjadi penyangga antara militer Israel dan warga di Gaza tanpa mencampuri pemerintahan lokal.

Qassem menambahkan bahwa pelatihan aparat kepolisian Palestina dalam kerangka nasional dapat diterima untuk menjaga keamanan internal dan mencegah kekacauan. Ia menegaskan bahwa peran internasional seharusnya terbatas pada dukungan stabilitas dan perlindungan warga sipil, bukan pengaturan politik internal.

Sementara itu, pertemuan Board of Peace yang digelar di Washington. Pertemuan tersebut membahas rencana rekonstruksi Gaza pascakonflik serta pembentukan pasukan stabilisasi internasional.

Presiden Donald Trump mengumumkan bahwa sejumlah negara, terutama dari kawasan Teluk, telah menjanjikan lebih dari US$7 miliar (Rp118 triliun). Dana tersebut akan digunakan untuk mendukung upaya rekonstruksi di wilayah Gaza.

Pertemuan tersebut juga merinci rencana pembentukan pasukan stabilisasi yang dipimpin Amerika Serikat dengan kekuatan hingga 20.000 personel. Indonesia disebut akan mengirim sekitar 8.000 personel dan menjabat sebagai wakil komandan, menurut pengumuman Jenderal AS Jasper Jeffers.

Negara lain seperti Maroko, Kazakhstan, Kosovo, dan Albania juga menyatakan komitmen untuk berkontribusi. Rencana tersebut mencerminkan upaya internasional untuk menstabilkan wilayah setelah konflik berkepanjangan.

Sikap Hamas menunjukkan dukungan bersyarat terhadap kehadiran pasukan internasional. Dukungan itu diberikan selama peran mereka terbatas pada pemantauan dan perlindungan tanpa mencampuri urusan internal Gaza.