RRI.CO.ID, Washington — Donald Trump mengumumkan komitmen miliaran dolar untuk rekonstruksi Jalur Gaza dalam pertemuan pertama Dewan Perdamaian yang digelar di Washington. Dalam pertemuan tersebut, Trump menyampaikan bahwa sembilan negara anggota telah menjanjikan dana sebesar 7 miliar dolar (Rp118,1 triliun).

Dana itu ditujukan untuk membantu membangun kembali wilayah Palestina yang hancur akibat konflik berkepanjangan. Selain itu, Amerika Serikat berkomitmen memberikan kontribusi tambahan sebesar 10 miliar dolar (Rp168,7 triliun).

Melansir dari Al Jazeera, Jumat, 20 Februari 2026, Trump tidak merinci secara jelas penggunaan dana tersebut. Ia menegaskan, setiap dana yang dikeluarkan merupakan investasi untuk menciptakan stabilitas kawasan dan harapan bagi masa depan yang lebih harmonis.

Trump juga mengungkapkan bahwa beberapa negara telah sepakat mengirim pasukan untuk membentuk kekuatan stabilisasi internasional. Langkah ini merupakan bagian dari rencana 20 poinnya untuk mengakhiri perang di Gaza.

Indonesia termasuk di antara negara yang berpartisipasi. Presiden Prabowo Subianto menyatakan kesiapan mengirim hingga 8.000 personel guna mendukung upaya perdamaian.

Negara lain seperti Maroko, Kazakhstan, Kosovo, dan Albania juga berjanji mengirim pasukan. Sementara itu, Mesir dan Yordania berkomitmen melatih aparat kepolisian Palestina.

Pasukan stabilisasi direncanakan memulai operasi di kota Rafah yang berada di bawah kendali Israel. Mereka menargetkan untuk melatih 12.000 polisi baru serta menempatkan hingga 20.000 personel keamanan.

Meski demikian, total dana yang dijanjikan masih jauh dari perkiraan kebutuhan sekitar 70 miliar dolar (Rp1,1 kuadriliun) untuk membangun kembali Gaza. Pelucutan senjata Hamas menjadi bagian dari rencana perdamaian.

Namun, kelompok tersebut menyatakan enggan menyerahkan senjata selama serangan Israel masih berlangsung. Mereka juga menekankan bahwa pasukan internasional harus memastikan gencatan senjata dipatuhi.

Lebih dari 40 negara dan Uni Eropa mengirim pejabat ke pertemuan tersebut. Sementara itu, sejumlah negara Eropa lainnya hadir sebagai pengamat meski belum bergabung secara resmi dalam dewan.