RRI.CO.ID, Jakarta - Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin terus menyoroti, rencana pemerintah mengirim prajurit TNI dalam pasukan International Stabilization Force (ISF). Diketahui, pasukan ISF ini nantinya bergerak di bawah kendali Board of Peace (BoP) besutan Amerika Serikat (AS).

Politikus PDIP ini mengatakan, terdapat beberapa aspek penting yang harus menjadi perhatian serius pemerintah Indonesia. Terlebih, saat ini masih belum jelasnya mandat ISF di bawah arahan AS.

"Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2803, memang menyebutkan peran ISF membantu BoP mendukung gencatan senjata dan demiliterisasi di Gaza. Namun, dalam perkembangannya, BoP justru menjadi organisasi yang secara struktural didominasi oleh satu negara, yaitu Amerika Serikat," kata pria yang akrab disapa Kang TB ini dalam keterangan persnya, di Jakarta, Rabu, 18 Februari 2026.

Dalam piagam pendiriannya, Kang TB mengungkapkan, BoP tidak secara spesifik menyebutkan soal perdamaian Gaza. Kondisi ini, dinilainya berpotensi bahaya karena ISF dapat menjadi seperti 'cek kosong' bagi pihak yang mendominasi BoP.

“Hal ini menjadi pertanyaan, apakah ISF benar-benar mewakili kepentingan negara pengirim atau menjadi instrumen pihak tertentu di Gaza. Pemerintah kita harus mempelajari betul mandatnya,” ucap Kang TB.

Tidak hanya itu, Kang TB juga memelototi, aspek penerimaan (acceptance) dari pihak-pihak yang berkonflik di Gaza terhadap ISF. Ia menegaskan, persetujuan seluruh pihak yang berkonflik merupakan syarat utama dalam misi perdamaian.

"Tanpa persetujuan tersebut, pasukan perdamaian berpotensi terseret dalam pusaran konflik bersenjata. Selama ini, BoP yang menjadi pengendali ISF tidak menempatkan perwakilan Palestina di dalamnya, sementara Israel justru telah masuk," ujar Kang TB.

Sebelumnya Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menyampaikan, Indonesia tengah mempersiapkan untuk mengirim pasukan keamanan ke Gaza, Palestina. Yakni, melalui International Stabilization Force (ISF).

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut jumlahnya sekitar 8.000 tentara TNI. ISF merupakan wujud dari resolusi Dewan Keamanan PBB pada 17 November 2025 yang diajukan Amerika Serikat.

Resolusi tersebut memberi wewenang kepada negara anggota PBB dan BoP untuk membentuk ISF sementara di Gaza di bawah komando terpadu. Dengan, kontribusi pasukan dari negara peserta, serta kewenangan mengambil langkah yang diperlukan sesuai hukum internasional.

Resolusi itu juga mengatur Israel akan menarik pasukannya begitu ISF mengambil kendali penuh terhadap Gaza. Kesepakatan gencatan senjata sendiri sebenarnya sudah berlangsung sejak 10 Oktober 2025 antara Israel dan Hamas meski masih kerap dilanggar.