RRI.CO.ID, Jakarta – Badan global Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tengah mengalami permasalahan keuangan serius. Sekjen Antonio Guterres bahkan telah menyurati seluruh anggota untuk menyampaikan kondisi keuangan PBB dan mendesak pembayaran tunggakan iuran. 

Menyoroti hal itu, Sekjen Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN), Kao Kim Hourn mengungkapkan kondisi keuangan ASEAN. Kao memastikan keuangan ASEAN hingga saat ini tidak menghadapi masalah.

“Tidak, kami tidak punya masalah. Maksud saya, negara-negara anggota kami sangat mendukung kerja ASEAN,” ujar Sekjen Kao ditemui usai menggelar pertemuan rutin awal tahun dengan awak media, Rabu, 4 Februari, di Markas Besar ASEAN, Jakarta.

Kao menjelaskan, kondisi keuangan yang aman itu didasari dukungan seluruh negara anggota. “Negara-negara anggota kami sangat jelas tentang hal itu, jadi, sejauh yang saya tahu, kami memiliki semua yang kami butuhkan untuk operasional kerja ASEAN,” kata Sekjen ASEAN. 

Sebelumnya, Rabu, 28 Januari 2026 Sekjen PBB, Antonio Guterres menyurati para anggota PBB, memperingatkan bahwa badan global itu tengah menghadapi krisis keuangan. Guterres juga menyebut PBB menghadapi keruntuhan keuangan yang akan segera terjadi, di tengah tunggakan iuran tahunan dan masalah lainnya.

Indonesia juga turut menerima surat dari Sekjen PBB terkait permasalahan keuangan yang tengah dihadapi. Namun, Indonesia memastikan telah melaksanakan kewajiban untuk membayar iuran kepada PBB bahkan secara penuh.  

“Memang pada 28 Januari itu, Sekjen PBB mengirimkan surat ke seluruh negara anggota PBB terkait situasi keuangan yang dialami PBB saat ini. Dari Indonesia yang dapat disampaikan adalah, kita telah melaksanakan kewajiban kita, kontribusi kita terhadap PBB itu telah kita bayarkan secara full (penuh),” kata Juru Bicara Kemlu RI Yvonne Mewengkang kepada wartawan, Selasa, 3 Februari 2026 di Jakarta. 

Menurut Yvonne, atas situasi keuangan yang tengah dihadapi PBB, Indonesia turut mendorong negara-negara anggota utnuk memenuhi kewajibannya. “Kita juga sudah koordinasi tadi dengan Dirjen Kerjasama Multilateral, dan mungkin saat ini posisi Indonesia adalah lebih ke mendorong negara-negara untuk memenuhi kewajiban kontribusi mereka,” ucapnya. 

Sementara, Sekjen Guterres memperingatkan PBB menghadapi keruntuhan keuangan yang akan segera terjadi, di tengah tunggakan iuran tahunan dan masalah lainnya. Sekjen menyurati seluruh anggota PBB pada 28 Januari 2026, mendesak untuk menyetujui perombakan aturan keuangan PBB. 

Di dalam surat itu Sekjen PBB juga mengatakan atau menerima prospek nyata keruntuhan keuangan PBB. Sekjen Guterres turut menyerukan negara-negara anggota untuk membayar iuran tahunan mereka.