RRI.CO.ID, Jakarta - Rusia mulai meratifikasi Perjanjian Perdagangan Bebas (FTA) Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia (UEE). Adapun kedua pihak resmi menandatangani FTA tersebut pada Minggu, 21 Desember 2025 di Saint Petersburg, Rusia di sela-sela pertemuan Dewan Ekonomi Eurasia Tertinggi. 

“Di negara saya, pemerintah Rusia telah menandatangani FTA ke parlemen untuk ratifikasi. Jadi, sekarang kami menunggu langkah yang sama dari Indonesia dan anggota Uni Ekonomi Eurasia lainnya,” kata Duta Besar Rusia untuk Indonesia Sergei Tolchenov saat ditemui RRI, Senin, 2 Februari 2026 di Jakarta.

Sergei mengungkapkan, berdasarkan informasi yang diterimanya dari Indonesia, bahwa proses ratifikasi di parlemen bisa memakan waktu sekitar 6 hingga 8 bulan. “Tapi, saya tahu bahwa parlemen Rusia ingin melakukannya (menyelesaikan ratifikasi-red) sesegera mungkin,” ucapnya menambahkan. 

Sergei menyebut, pihaknya mengharapkan setelah proses ratifikasi rampung, pihaknya berharap FTA akan diimplementasikan dengan cara baru. “Untuk memfasilitasi proses ini, kami ingin menjelaskan kepada pelaku bisnis di Indonesia dan negara-negara anggota UEE lainnya tentang apa itu FTA,” ucapnya. 

Sementara, untuk dapat mengimplementasikan FTA secara maksimal, Rusia ingin adanya kerja sama intensif dengan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia. Kerja sama itu akan mencakup mempromosikan informasi terkait apa saja yang terkandung di dalam FTA Indonesia-UEE.

“Kami ingin bersama dengan KADIN Indonesia, mungkin menyelenggarakan serangkaian acara untuk mempromosikan informasi, untuk menjelaskan lebih detail tentang semua hal ini. Tetapi, sekarang kami hanya melakukan diskusi umum, mungkin nanti kami dapat mengumumkan semacam seminar, konferensi, atau diskusi tentang hal ini,” kata Dubes Sergei menjelaskan. 

Adapun Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia (UEE) resmi menandatangani Perjanjian Perdagangan Bebas (FTA), Minggu, 21 Desember 2025, di Saint Petersburg, Rusia. Penandatanganannya dilakukan di sela-sela pertemuan Dewan Ekonomi Eurasia Tertinggi. 

“Sebagai bagian dari rezim perdagangan baru yang sedang dibentuk, pihak Indonesia telah membuka akses preferensial untuk 90 persen dari berbagai produk. Konsesi Uni mencakup 90,5 persen dari nomenklatur komoditas mitra,” kata Andrey Slepnev, Menteri yang bertanggung jawab atas Perdagangan di Komisi Ekonomi Eurasia (EEC).

Andrey menjelaskan cakupan ekspor preferensial untuk kawasan dalam hal nilai akan mencakup lebih dari 94 persen dari ekspor saat ini. Kemudian, tarif rata-rata yang diterapkan Indonesia untuk barang-barang UEE akan turun lima kali lipat dari 10,2 persen menjadi 2 persen.

Menurut Andrey, Indonesia juga akan dapat meningkatkan pasokan berbagai macam barang konsumsi. Ini termasuk komponen otomotif, produk elektronik (peralatan rumah tangga), dan beberapa jenis pakaian dan alas kaki.

Hal ini mencakup penyederhanaan prosedur di bidang standar teknis dan peraturan sanitasi, administrasi bea cukai, dan aturan untuk menentukan asal barang. Serta, pembentukan kerangka hukum untuk penerapan berbagai macam alat kerja sama industri di bidang pembangunan ekonomi yang menentukan masa depan perekonomian negara-negara peserta.

Sementara, dokukmen ditandatangani oleh Wakil Perdana Menteri (PM) Armenia, Wakil PM Belarus, Wakil PM sekaligus Menteri Perekonomian Kazakhstan. Wakil Ketua Pertama Kabinet Menteri Kirgistan, Wakil Ketua Pemerintah Federasi Rusia, Ketua Dewan Komisi Ekonomi Eurasia, dan Mendag RI, Budi Santoso.