RRI.CO.ID, Cebu - Para Menlu ASEAN menyambut baik resolusi yang disahkan Dewan Keamanan (DK) PBB Pada November 2025. Yaitu, sebuah resolusi yang mendukung rencana perdamaian Amerika Serikat (AS).

“Kami menyambut baik resolusi yang disahkan DK PBB pada November 2025, yang mendukung rencana perdamaian AS. Dan, memandang perkembangan ini sebagai langkah positif menuju pengakhiran krisis kemanusiaan dan penyediaan keamanan di Gaza,” kata Menlu Filipina Maria Teresa Lazaro selaku Ketua Retret Menlu ASEAN, Kamis, 29 Januari 2026 di Cebu, Filipina.

Lazaro mengungkapkan, di dalam pernyataannya para Menlu ASEAN menegaskan kembali pandangan mereka terkait situasi di Gaza. Bahwa inisiatif perdamaian di Timur Tengah tidak boleh, dengan cara apa pun mengurangi prospek kemerdekaan Palestina.

“Serta melemahkan hak yang tidak dapat dicabut untuk menentukan nasib sendiri rakyat Palestina, sesuai dengan hukum internasional. Kami berpendapat bahwa kondisi-kondisi ini sangat penting untuk mencapai perdamaian yang adil, langgeng, dan komprehensif di kawasan tersebut,” ujarnya menambahkan.

Secara khusus ia menyebut, ASEAN menegaskan kembali dukungan yang telah lama diberikan untuk solusi dua negara. “Yang membayangkan masa depan di mana dua negara merdeka hidup dalam perdamaian dan keamanan, dan masing-masing memiliki perbatasan yang diakui,” ucap Lazaro.

Sebelumnya, DK PBB mengadopsi resolusi pada November 2025 mendukung rencana perdamaian untuk Gaza yang diajukan Presiden Donald Trump. Resolusi 2803 (2025) menerima 13 suara mendukung, dan tidak ada yang menentang, dengan anggota tetap Tiongkok dan Rusia abstain.

Teks tersebut menyambut baik Rencana Komprehensif yang diumumkan oleh Presiden Trump pada 29 September. Fase pertama dari rencana 20 poin tersebut menghasilkan gencatan senjata antara Hamas dan Israel beberapa hari kemudian.

Resolusi tersebut juga menyambut baik pembentukan Dewan Perdamaian (BoP) “sebagai pemerintahan transisi” di Gaza yang akan mengkoordinasikan upaya rekonstruksi. Resolusi tersebut memberi wewenang kepada BoP membentuk Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) sementara di Gaza.