RRI.CO.ID, Cebu - ASEAN menargetkan penyelesaian negosiasi Code of Conduct atau Kode Etik (COC) di Laut Cina Selatan (LCS) pada akhir 2026. Kata Menlu Filipina Maria Teresa Lazaro selaku Ketua Retret Menlu ASEAN, Kamis, 29 Januari 2026 di Cebu, Filipina.

“Kami (Menlu ASEAN-red) menyambut baik momentum positif dan kemajuan yang dicapai dalam negosiasi yang sedang berlangsung mengenai Kode Etik di Laut Cina Selatan (COC). Kami akan berupaya untuk menyelesaikan negosiasi COC yang efektif dan substantif yang sesuai dengan hukum internasional, khususnya UNCLOS 1982, paling lambat tahun 2026,” kata Lazaro dalam pernyataannya.

Menurut Lazaro para Menlu ASEAN di dalam pertemuan menegaskan kembali pentingnya menjaga dan mempromosikan perdamaian, keamanan, stabilitas dan keselamatan di LCS. “Termasuk, kebebasan navigasi serta mengakui manfaat memiliki LCS sebagai laut yang damai, stabil, makmur, dan berkelanjutan,” ucapnya.

“Dalam hal ini, kami menggarisbawahi pentingnya implementasi penuh dan efektif dari Deklarasi Perilaku (DOC) secara keseluruhan.”

Sementara, Lazaro mengungkapkan, para Menlu ASEAN berkomitmen untuk mengadakan pertemuan tatap muka dengan pihak Tiongkok dalam proses negosiasi. “Bahkan ada kemauan untuk mengadakan pertemuan, pertemuan tatap muka, itu adalah komitmen nyata dari rekan-rekan negara anggota ASEAN,” ujarnya dalam konferensi pers.

Lazaro menambahkan, ASEAN mengharapkan akan tercapai dokumen sah terkait kode etik LCS dengan Tiongkok. “Tepat seperti yang dimaksud (dokumen COC), itu adalah pengakhiran negosiasi dan kode etik antara ASEAN dan Tiongkok,” katanya menegaskan.

Filipina, Ketua ASEAN 2026 menyebut, para Menlu di dalam retret turut menekankan, perlunya menjaga dan mempromosikan lingkungan yang kondusif bagi negosiasi COC. Termasuk, situasi di LCS dengan demikian menyambut baik langkah-langkah praktis yang dapat mengurangi ketegangan dan risiko kecelakaan, kesalahpahaman, dan kesalahan perhitungan.

“Kami menekankan pentingnya melakukan pembangunan kepercayaan dan langkah-langkah pencegahan untuk meningkatkan. Antara lain, kepercayaan di antara para pihak, dan kami menegaskan kembali pentingnya menjunjung tinggi hukum internasional, khususnya UNCLOS 1982,” kata Menlu Lazaro.