RRI.CO.ID, Washington — Fase kedua rencana perdamaian Gaza Presiden Amerika Serikat Donald Trump diluncurkan sekitar dua minggu lalu. Dalam fase ini, Dewan Perdamaian baru dibentuk untuk mengawasi wilayah Gaza, disertai pembentukan komite teknokrat Palestina.

Namun, banyak hambatan besar masih menghalangi implementasi rencana tersebut. Salah satu hambatan utama adalah penolakan Hamas untuk menyerahkan senjata, sementara Israel tetap mempertahankan kehadiran militernya di wilayah Palestina.

Sementara itu, melansir dari CNA, Jumat, 30 Januari 2026, krisis kemanusiaan di Gaza terus memburuk. Israel dituduh memblokir bantuan, tempat berlindung, dan kebutuhan pokok, terutama saat musim dingin melanda.

Banyak warga Palestina menyatakan, gencatan senjata yang dimulai 10 Oktober 2025 membawa sedikit perubahan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Perang tetap menelan korban jiwa di kedua belah pihak.

Meskipun Israel dan Hamas saling menuduh melanggar fase pertama gencatan senjata, fase kedua tetap dijalankan. Tantangan lain adalah membentuk pasukan internasional untuk mengamankan dan mendemiliterisasi Gaza.

Beberapa negara seperti Indonesia dan Bangladesh menyatakan minat berpartisipasi, tetapi belum ada yang secara resmi berkomitmen mengirim pasukan. Banyak warga Gaza juga menentang kehadiran tentara asing, karena mereka menganggapnya sebagai bentuk baru pendudukan.

Di sisi lain, Amerika Serikat telah menguraikan rencana rekonstruksi ambisius untuk Gaza. Rencana tersebut termasuk pembangunan zona wisata di sepanjang pantai, pusat data, dan bandara.

Namun, visi tersebut kontras dengan kondisi di lapangan. Saat ini, sebagian besar wilayah Gaza telah hancur dan mayoritas penduduk masih mengungsi.

Dari Gaza saat ini, visi rekonstruksi Amerika tampak jauh dari pandangan dan sulit dicapai. Meski demikian, rencana tersebut tetap menjadi bagian dari strategi fase kedua rencana perdamaian.