RRI.CO.ID, Manila — Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr kembali menghadapi pengaduan pemakzulan setelah kelompok masyarakat sipil mengajukan laporan resmi pada 22 Januari. Marcos dituduh secara sistematis menggelapkan dana publik melalui proyek pengendalian banjir fiktif.

Melansir dari The Straits Times, nilai dugaan penyimpangan tersebut mencapai ratusan miliar peso. Tuduhan ini muncul di tengah kemarahan publik atas maraknya proyek infrastruktur “hantu” yang dinilai gagal mencegah banjir besar tahun lalu.

Pengaduan tersebut didukung oleh blok Makabayan, koalisi partai-partai kiri di Filipina.

Makabayan Marcos mengkhianati kepercayaan publik dengan memadati anggaran nasional melalui proyek-proyek yang diduga menguntungkan sekutu politik, kroni, dan kontraktor tertentu.

Dana pengendalian banjir sebesar 545,6 miliar peso (Rp155,7 triliun) disebut telah dialihkan. Dana tersebut diduga dimanfaatkan sebagai modal politik menjelang Pemilu Paruh Waktu 2025.

Selain itu, Marcos juga dituduh secara langsung meminta suap, meski tuduhan tersebut masih bergantung pada klaim yang belum terbukti. Marcos sebelumnya menyatakan bahwa dirinya justru mengangkat isu proyek fiktif ke ruang publik.

Ia juga mengklaim mendorong penyelidikan yang telah menyeret puluhan pengusaha, pejabat pemerintah, dan anggota parlemen. Namun, para penggugat menilai langkah tersebut hanya sebagai upaya mengalihkan kesalahan.

Para penggugat menegaskan bahwa presiden merupakan aktor utama dalam dugaan skema korupsi tersebut. Pengaduan pada 22 Januari ini menjadi yang kedua diajukan terhadap Marcos dalam sepekan.

Konstitusi Filipina memungkinkan warga negara mengajukan pemakzulan dengan dukungan anggota DPR. Namun, para pengamat menilai peluang kasus ini berlanjut sangat kecil karena DPR Filipina didominasi oleh sekutu Marcos.

Situasi ini mengingatkan pada pemakzulan Wakil Presiden Sara Duterte. Kasus tersebut akhirnya dibatalkan Mahkamah Agung dan mencerminkan ketegangan politik yang masih tinggi di Filipina.