KBRN, Hanoi: Vietnam merencanakan reformasi besar dalam birokrasi untuk mengurangi jumlah badan pemerintah dari 30 menjadi 21. Reformasi ini disebut sebagai "revolusi kelembagaan”, dilansir dari Deutsche Welle, Kamis (19/12/2024).

Rencana ini mencakup penggabungan beberapa kementerian besar, seperti Kementerian Keuangan dengan Kementerian Perencanaan dan Investasi. Kedua Kementerian tersebut akan membentuk Kementerian Keuangan dan Perencanaan Nasional.

Kementerian Transportasi akan digabung dengan Kementerian Konstruksi, dan Kementerian Tenaga Kerja akan digabung dengan Kementerian Dalam Negeri. Reformasi ini juga akan mencakup penggabungan komisi dan komite yang menangani hubungan luar negeri ke dalam Kementerian Luar Negeri.

Selain itu, beberapa media milik negara, seperti stasiun radio, akan dibubarkan dan stafnya dialihkan ke organisasi berita yang lebih besar. Diperkirakan ribuan pegawai negeri akan terdampak oleh perubahan ini.

Reformasi ini melanjutkan tren pengurangan kementerian yang telah dimulai sejak 1990-an. Saat itu, jumlah kementerian Vietnam berkurang dari 36 menjadi 22 pada 2021.

Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vietnam, To Lam, menyebut reformasi ini sebagai kebutuhan ekonomi untuk membuat pemerintahan lebih efisien. Ia menekankan reformasi ini bertujuan mempercepat proses investasi dan pembangunan infrastruktur yang sering terhambat oleh birokrasi yang berlebihan.

Selain itu, To Lam memperkuat posisinya dengan menempatkan pejabat dari Kementerian Keamanan Publik di banyak posisi penting di Politbiro. Beberapa pengamat melihat reformasi ini sebagai upaya To Lam untuk lebih mengonsolidasikan kekuasaannya menjelang Kongres Partai Komunis 2026.

Pada Kongres Partai Komunis 2026 mendatang, kepemimpinan To Lam akan diperbarui. Reformasi ini juga bertujuan untuk mengatasi hambatan kelembagaan yang menghambat pertumbuhan ekonomi Vietnam.

Ekonomi Vietnam saat ini sedang menghadapi tantangan besar dalam hubungan perdagangan dengan Amerika Serikat. Jika dilaksanakan dengan baik, reformasi ini diharapkan dapat mempercepat proses pemerintahan dan meningkatkan efisiensi ekonomi negara.