Puan Minta Pemerintah Kaji Fenomena Sekolah Negeri Sepi Murid

RRI.CO.ID, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti fenomena sekolah negeri yang kekurangan murid baru pada pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027. Ia pun mengingatkan Pemerintah untuk melakukan evaluasi untuk mengatasi fenomena ini.

“Munculnya sejumlah sekolah dasar negeri yang tidak memperoleh siswa baru di berbagai daerah harus menjadi alarm bagi Pemerintah untuk mengevaluasi kembali peta layanan pendidikan dasar nasional,” kata Puan, Rabu, 15 Juli 2026. Seperti diketahui, isu krisis murid terjadi di sejumlah daerah pada ajaran baru ini tengah menjadi sorotan.

Banyak sekolah negeri yang kekurangan murid baru, seperti di Kota Semarang di mana sejumlah Sekolah Dasar (SD) negeri hanya memperoleh kurang dari 10 pendaftar. Kemudian di Kota Solo, Dinas Pendidikan mencatat sedikitnya delapan SD negeri mengalami kekurangan murid setelah pelaksanaan SPMB.

Lalu di Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, terdapat 13 SD negeri dan swasta tidak memperoleh satu pun murid baru, sedangkan 427 sekolah lainnya belum mampu memenuhi kuota penerimaan siswa. Hal yang sama juga terjadi di Kabupaten Temanggung di mana 35 SD negeri hanya memperoleh 5 murid pada ajaran baru, bahkan ada satu sekolah yang sama sekali tidak memperoleh murid.

Kekurangan signifikan di bawah 10 anak dialami oleh 166 SD di Kabupaten Sragen. Di media sosial, banyak video MPLS (Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah) yang memperlihatkan SD negeri hanya mendapat sedikit sekali murid baru, bahkan ada yang hanya ada 1 murid baru.

Di antaranya di SDN 3 Bukit Karangasem Bali, SD di Boyolali, beberapa SD di Tulungagung, dan SDN di Demak. Beberapa alasan terjadinya krisis murid disebut-sebut lantaran menurunnya jumlah anak usia sekolah dan bergesernya preferensi masyarakat dalam memilih sekolah.

Terkait informasi ini, Puan meminta Pemerintah melakukan pengecekam dam kajian lebih mendalam. “Apakah memang ini merupakan gejala umum yang terjadi secara nasional, atau memang hanya berupa kasuistik di beberapa daerah," katanya.

"Mengidentifikasi masalah diperlukan agar penanganannya sesuai dengan apa yang terjadi. Jika memang hanya kasuistis, pendekatannya bisa lebih khusus sesuai dengan kriteria setiap daerah,” kata Puan.

Namun jika memang isu mengenai krisis murid ini merupakan persoalan yang terjadi secara nasional. Puan menilai hal tersebut tidak cukup dijawab hanya dengan menutup atau menggabungkan sekolah.

“Karena ini menyangkut tanggung jawab negara dalam menjamin setiap anak memperoleh pendidikan dasar yang mudah dijangkau, berkualitas, dan sesuai kebutuhan masyarakat,” katanya. Sekolah tanpa murid pun dinilai menunjukkan beberapa persoalan sekaligus.

Di satu wilayah, penyebabnya mungkin penurunan jumlah anak usia sekolah. Sementara di wilayah lain, persoalannya dapat berkaitan dengan perpindahan penduduk, distribusi sekolah yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan permukiman.

Oleh karena itu, Puan mengatakan Pemerintah tidak boleh menerapkan satu solusi yang sama untuk seluruh daerah. “Pemerintah perlu segera menyusun peta nasional kebutuhan satuan pendidikan, berbasis desa dan kecamatan dengan mengintegrasikan data jumlah anak usia sekolah, tren kelahiran, perkembangan permukiman," katanya.

Menurut mantan Menko PMK itu, peta tersebut harus menjadi dasar evaluasi eksistensi sekolah. Puan mengatakan evaluasi untuk menentukan sekolah mana yang perlu direvitalisasi dikembangkan menjadi sekolah rujukan.

“Kebijakan efisiensi tidak boleh mengorbankan hak anak. Apabila penggabungan sekolah dinilai menjadi pilihan, Pemerintah wajib lebih dahulu memastikan adanya transportasi sekolah yang aman,” katanya.