RRI.CO.ID, Jakarta - Ketua Timwas Haji DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, mendesak pemerintah untuk segera menata tata kelola badal haji secara lebih terstruktur. Pihaknya mengusulkan agar dibentuk sebuah lembaga resmi di bawah direktorat jenderal Kementerian Haji dan Umrah untuk mengelola pelaksanaannya.

Usulan ini muncul seiring maraknya praktik penawaran badal haji oleh berbagai pihak yang belum terkoordinasi secara resmi. Mulai dari biro perjalanan wisata hingga warga negara Indonesia yang tinggal di Arab Saudi (mukimin).

"Sehingga betul-betul jelas siapa yang membadalkan, siapa yang menerima badalnya, dan pelaksanaannya terkontrol secara penuh. Ini akan lebih meyakinkan masyarakat bahwa ibadah haji dijalankan dengan benar," urai Cucun, dikutip dari Parlementaria, di Makkah, Arab Saudi, Minggu, 31 Mei 2026.

Ia menilai, kebutuhan akan pelembagaan ini mendesak apabila ke depan pemerintah memberlakukan syarat pemeriksaan kesehatan (istitaah) yang lebih ketat. "Ketika badal haji ini tidak dilembagakan, justru akan terus terjadi problematika," ucapnya.

Cucun juga menyoroti penataan pembayaran dam yang kini diatur sangat ketat oleh Pemerintah Arab Saudi. Mulai tahun 2025, Saudi telah menggemakan aturan pembayaran hewan kurban dan dam secara resmi melalui perusahaan negara, Adahi.

Kebijakan terbaru mengisyaratkan bahwa pembayaran melalui Adahi akan menjadi salah satu syarat saat penerbitan visa bagi jemaah Indonesia. Merespons hal ini, Cucun menyadari masih adanya perdebatan (ikhtilaf) di Tanah Air.

"Insyaallah dalam waktu dekat, kita akan mengundang Kementerian terkait, Majelis Ulama Indonesia (MUI), serta para kiai ahli fikih. Jangan sampai karena keinginan memperbaiki tata aturan operasional, kita justru meninggalkan sisi keabsahan fikihnya,” ucap Cucun.

Di sisi lain, komunikasi strategis antara Pemerintah Indonesia dan otoritas kesehatan Arab Saudi perlu diperkuat. Hal ini disampaikan Anggota Tim Pengawas Haji DPR RI, Nihayatul Wafiroh.

Menurutnya, banyak persoalan teknis di lapangan yang membutuhkan koordinasi intensif dengan Kementerian Kesehatan Arab Saudi. “Pemerintah Indonesia harus bisa melakukan komunikasi intensif dengan Kementerian Kesehatan di Arab Saudi untuk bisa mengambil keputusan-keputusan strategis,” kata Nihayatul.