RRI.CO.ID, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher, meminta pemerintah mempertimbangkan secara matang rencana moratorium pengiriman PMI ke wilayah konflik di Timur Tengah. Menurut Netty, kebijakan tersebut harus disertai langkah terukur, termasuk menyiapkan alternatif penempatan bagi calon PMI jika moratorium diberlakukan.

“Keselamatan pekerja migran harus menjadi pertimbangan utama. Dalam situasi konflik, risiko yang dihadapi tidak hanya fisik, tetapi juga psikologis,” kata Netty dalam keterangan tertulis, Jumat, 10 April 2026.

Sebelumnya, Menteri P2MI Mukhtarudin membuka peluang moratorium sebagai langkah antisipasi terhadap eskalasi konflik di Timur Tengah yang melibatkan sejumlah negara. Data Kementerian P2MI mencatat sekitar 20 ribu PMI saat ini bekerja di kawasan tersebut.

Rinciannya, sekitar 4.000 pekerja berada di wilayah perbatasan Azerbaijan, Turki, dan Turkmenistan, serta 16.000 lainnya di kawasan Arab Saudi, Bahrain, Oman, Qatar, dan Uni Emirat Arab. Sebagai langkah mitigasi, pemerintah telah melakukan pemetaan wilayah berisiko konflik untuk menentukan lokasi penempatan yang lebih aman.

Wilayah dengan tingkat kerawanan tinggi akan dihindari guna meminimalkan potensi dampak terhadap PMI. Meski demikian, Netty menekankan bahwa moratorium tidak boleh berdampak pada tertutupnya peluang kerja masyarakat.

Pemerintah diminta menyiapkan negara alternatif yang lebih aman sebagai tujuan penempatan PMI. “Jika moratorium diberlakukan, pemerintah perlu memastikan alternatif penempatan agar peluang kerja tetap terbuka,” ujarnya.

Ia juga menyoroti pentingnya kesiapan pemerintah dalam menghadapi kemungkinan eskalasi konflik. Termasuk terkait evakuasi dan perlindungan PMI yang masih berada di kawasan Timur Tengah.

Pemerintah, lanjut Netty, telah menyiapkan fasilitas kepulangan serta layanan pendampingan psikologis bagi PMI yang terdampak konflik, yang dapat diakses secara daring. “Langkah evakuasi, pendampingan, serta layanan psikologis harus dipastikan berjalan optimal dan mudah diakses,” katanya.

Netty turut mendorong Kementerian P2MI untuk terus berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait, serta melibatkan DPR dalam pengambilan kebijakan strategis. “Kebijakan yang diambil harus komprehensif,” ucap legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII itu.

Ia berharap setiap kebijakan pemerintah tetap menjaga keseimbangan antara perlindungan PMI dan keberlanjutan ekonomi mereka. “Kita ingin memastikan negara hadir melindungi pekerja migran, sekaligus tetap membuka peluang kesejahteraan secara berkelanjutan,” katanya.