KBRN, Jakarta: Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin menilai penangkapan Presiden Venezuela memberi pelajaran strategis bagi Indonesia. Ia menyebut terdapat tiga acuan penting bagi sikap dan langkah pemerintah menghadapi dinamika geopolitik global.

Pertama, Indonesia wajib menolak tindakan sewenang-wenang yang melanggar kedaulatan negara lain melalui diplomasi resmi. “Landasan sikap Indonesia sudah jelas, mendukung kemerdekaan bangsa dan menolak pelanggaran kedaulatan,” katanya, Minggu (4/1/2026).

Kedua, Indonesia harus proaktif mendorong penyelesaian melalui hukum internasional dan mekanisme resmi PBB. “Indonesia harus menjaga marwah PBB sebagai perwujudan politik luar negeri bebas aktif,” ujarnya.

Ketiga, Venezuela memiliki cadangan minyak terbesar dunia sehingga penangkapan presidennya berpotensi mengguncang geopolitik dan pasar energi. “Pemerintah harus mewaspadai lonjakan harga minyak dan menyiapkan mitigasi fiskal,” ucapnya.

TB Hasanuddin menilai peristiwa tersebut menunjukkan rapuhnya legitimasi politik dan kesiapsiagaan pertahanan Venezuela. “Penangkapan presiden di ibu kota tidak terjadi tanpa runtuhnya dukungan publik dan pertahanan,” katanya.

Ia menegaskan Indonesia harus memperkuat kepercayaan publik, soliditas nasional, dan kesiapsiagaan pertahanan negara. “Kedaulatan dijaga bukan hanya militer, tetapi juga legitimasi politik rakyat,” ucapnya.

Reuters melaporkan penangkapan Nicolás Maduro merupakan puncak tekanan pemerintahan Donald Trump terhadap Venezuela. AS menilai Maduro pemimpin tidak sah dan membawanya bersama istrinya ke Amerika Serikat.