RPL JPT Madya 2026: Dorong Kepemimpinan Kolaboratif dan Berdampak

RRI.CO.ID, Jakarta - Indonesia, menghadapi perubahan yang serba cepat dan sulit untuk diprediksi. Mulai dari akselerasi teknologi hingga gejolak ekonomi dunia yang dinamis, seluruh fenomena tersebut menciptakan implikasi sistemik yang berisiko memperlebar disparitas sosial.

Realita itu menciptakan pola kemiskinan yang kian sulit untuk dihadapi karena mengimbas seluruh sektor perekonomian dan meningkatkan angka statistik penyintas kemiskinan setiap tahunnya. Permasalahan ini tentunya tidak dapat dihadapi sendiri.

Dibutuhkan kerja sama lintas sektor untuk menuntaskan persoalan. Salah satu jalannya adalah elaborasi dan kolaborasi antara sektor privat, pemerintah pusat, dan daerah. Hal ini disampaikan oleh Kepala Lembaga Administrasi Negara, Dr. Muhammad Taufiq, DEA. pada pembukaan Penyelenggaraan Relaksasi Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Jenjang JPT Utama/Madya Tahun 2026, di Graha Makarti Bhakti Nagari, Kampus ASN Corporate University, Pejompongan, Selasa 11 Agustus 2026.

“Tantangan pengentasan kemiskinan di era disrupsi tidak lagi bisa diselesaikan melalui cara-cara konvensional (business as usual) maupun ego sektoral. Pengentasan kemiskinan membutuhkan orkestrasi kepemimpinan tingkat puncak yang mampu menyatukan simfoni kebijakan, menyelaraskan alokasi sumber daya, dan memecahkan kebekuan sumbatan birokrasi antar kementerian/lembaga hingga pemerintah daerah,” ujarnya.

Muhammad Taufiq pun mengapresiasi Kementerian Sosial Republik Indonesia atas komitmen sinergis dan dukungan penuh dalam merealisasikan program ini. Menurutnya, sinergi antara LAN dan Kementerian Sosial ini adalah wujud nyata paradigma baru birokrasi, yaitu whole government atau working as one government.

Dukungan penuh Kementerian Sosial ini dinilainya sebagai kesadaran bersama akan urgensi tema besar, yaitu: Orkestrasi Kebijakan Lintas Sektor dalam Pengentasan Kemiskinan. Muhammad Taufiq menguraikan bahwa Program Relaksasi RPL ini sejatinya adalah instrumen rekognisi negara terhadap rekam jejak, kearifan, dan pembelajaran nyata yang telah diperoleh para peserta selama melaksanakan tugas pengabdian.

Ia menggarisbawahi tiga komponen pembeda RPL JPT Madya, yakni: Pergeseran Skala Dampak dengan titik berat pada kolaborasi dan arsitek kebijakan nasional; Tuntutan Generative & Regenerative Leadership yang mampu menavigasi kebijakan dan memastikan keberlanjutan kepemimpinan; serta Kepemimpinan Berbasis Orkestrasi Ekosistem di mana seorang JPT Madya mampu memobilisasi sumber daya lintas batas (cross-border collaboration), mengelola komunikasi politik, serta mengadvokasi kebijakan berdampak nasional kepada pemangku kepentingan tingkat tinggi. “Dengan kurikulum yang dirancang sebagai ruang refleksi mendalam sekaligus ruang belajar dan kolaborasi, diharapkan output pelatihan yang dihasilkan adalah Collective Action yang realistis, terukur, memiliki valuasi dampak yang jelas untuk mendukung percepatan pengentasan kemiskinan nasional.” ucapnya.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Purwadi Arianto dalam sambutannya, menguraikan bahwa selain kepemimpinan yang berkompeten, aparatur yang berkualitas, dibutuhkan harmoni dan kemampuan untuk saling melengkapi, dengan tetap menjalankan peran masing-masing menuju tujuan yang sama. Menurutnya, jika para pemimpin yang telah berkumpul melakukan kolaborasi lintas sektor, mendorong perubahan paradigma akuntabilitas kinerja, maka berbagai persoalan bangsa dapat teratasi.

“Pemerintah saat ini memiliki agenda besar untuk memastikan target-target Presiden dapat diterjemahkan menjadi dampak nyata bagi masyarakat. Pelaksanaan agenda tersebut diejawantahkan dalam budaya kerja BerAKHLAK yang menghasilkan output ASN Unggul untuk Indonesia," katanya.

"Sebab, sebaik apa pun kebijakan yang kita susun, organisasi yang kita bangun, maupun teknologi yang kita kembangkan. Pada akhirnya, kualitas implementasinya sangat ditentukan oleh orang-orang yang memimpin dan menggerakkannya dan pada level Jabatan Pimpinan Tinggi, tuntutannya tentu semakin besar.” ujarnya menambahkan.

Turut hadir menyampaikan laporan penyelenggaraan, Deputi Bidang Transformasi Pembelajaran ASN, Dr. Tr. Erna Irawati, S.Sos., M.Pol.Admin. yang menjelaskan secara rinci terkait komponen penyelenggaraan Rekognisi RPL Program Khusus Jenjang JPT Utama/Madya Tahun 2026. “Secara khusus, program ini membekali peserta dengan kemampuan menavigasi kebijakan yang adaptif di tengah disrupsi dengan mengorkestrasi ekosistem untuk menciptakan nilai tambah bagi stakeholder, kemampuan menjadi generative coach dan regenerative mentor yang mampu mendorong organisasi adaptif terhadap perubahan, serta memastikan keberlanjutan kapasitas kepemimpinan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, adaptif, dan berdampak,” jelasnya.

Erna juga menjabarkan rincian kepesertaan sebanyak 30 (tiga puluh) orang Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang berasal dari 18 Kementerian/Lembaga Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Ia juga menerangkan bahwa Penyelenggaraan RPL Program Khusus JPT Madya ini dilaksanakan dengan metode Blended Learning (memadukan pembelajaran secara tatap muka di dalam kelas, dan pembelajaran secara e-learning baik secara Synchronous maupun Asynchronous) selama 25 Hari Pelatihan (102 JP).

“Berbeda dengan jenjang JA, JP, dan JPT Pratama, model evaluasi pada JPT Madya menitikberatkan pada kemampuan membangun kolaborasi dalam penyelesaian isu strategis nasional dan kepemimpinan regeneratif. Adapun komponen penilaian akan terdiri dari: Self Evaluation, Penilaian Generative Coaching & Regenerative Mentoring, dan Penilaian Collective Action. Kriteria kelulusan peserta ditetapkan dengan nilai minimal 70,01 untuk dinyatakan lulus,” katanya mengakhiri.

Berkaca pada output yang diharapkan dan kriteria penilaian yang majemuk, Program RPL JPT Madya 2026 ini bukan sekadar legitimasi kapasitas dan “kelas belajar biasa”, melainkan ruang kolaborasi bagi para pemimpin strategis bangsa untuk memadukan langkah, dan menghasilkan policy outcome yang benar-benar membebaskan masyarakat dari jerat kemiskinan.