RRI.CO.ID, Jakarta – Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mencapai 89,76 pada 2025 dan masuk kategori sangat baik. Capaian tersebut menunjukkan tren peningkatan kualitas pelayanan publik Kementerian PU dalam lima tahun terakhir.

Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antarlembaga Kementerian PU, Triono, mengatakan capaian tersebut patut diapresiasi. Sebab capaian tersebut menunjukkan konsistensi peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat.

"Skor IKM Kementerian PU menunjukkan hasil positif dalam lima tahun terakhir. Tahun lalu kategorinya sangat baik. Ini perlu kita apresiasi," ujar Triono di Jakarta, Kamis 30 Juli 2026.

Data menunjukkan IKM Kementerian PU terus meningkat, dari 78,25 pada 2021 menjadi 83,59 pada 2022. Kemudian naik menjadi 86,18 pada 2023, 88,22 pada 2024, dan mencapai 89,76 pada 2025.

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) melibatkan 635 responden yang mewakili 50 unit pelaksana teknis (UPT) atau balai pada lima unit organisasi. Yakni Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Jenderal Cipta Karya.

Lalu Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, serta Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Pengumpulan data dilakukan pada 15 September hingga 5 Oktober 2025 dengan menggunakan formula Krejcie dan Morgan.

Berdasarkan profil responden, sebanyak 68 persen merupakan laki-laki dan 32 persen perempuan. Kelompok usia terbanyak berada pada rentang 31–40 tahun sebesar 30 persen, disusul usia 41–50 tahun sebesar 26 persen, usia 26–30 tahun sebesar 17 persen, usia di atas 50 tahun sebesar 14 persen, dan di bawah 25 tahun sebesar 13 persen.

Dari sisi pendidikan, mayoritas responden merupakan lulusan S1 sebesar 62 persen, diikuti lulusan S2 sebanyak 17 persen, SMA/SMK 12 persen. Kemudian D3/D4 sebesar 6 persen, dan tingkat pendidikan lainnya sebesar 3 persen.

Hasil survei menunjukkan tiga aspek pelayanan dengan nilai tertinggi, yakni prosedur pelayanan, kompetensi petugas, dan persyaratan pelayanan. Sementara itu, aspek yang masih perlu ditingkatkan meliputi kualitas produk pelayanan, sarana dan prasarana, serta penanganan pengaduan.

Menurut Triono, SKM 2025 memberikan gambaran objektif mengenai kualitas pelayanan publik di lingkungan Kementerian PU. Temuan tersebut kemudian dibahas melalui Forum Konsultasi Publik (FKP) sebagai wadah dialog antara Kementerian PU dan para pemangku kepentingan.

"Tujuannya untuk menyampaikan hasil survei sekaligus menghimpun masukan langsung dari pengguna layanan," katanya.

Sementara itu, Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah, mengingatkan Kementerian PU agar tidak cepat berpuas diri atas capaian tersebut. Menurut dia, kualitas pelayanan harus terus ditingkatkan atau setidaknya dipertahankan.

Trubus juga mendukung langkah penertiban aparatur sipil negara (ASN) yang terbukti terlibat judi online berdasarkan temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). "Kita dukung aksi bersih-bersih di Kementerian PU, khususnya terhadap ASN yang terbukti melakukan judi online," ujarnya.

Ia juga mendorong Menteri PU Dody Hanggodo memperkuat pengawasan internal dan membangun tata kelola yang transparan serta akuntabel. "Pengawasan dan tata kelola di Kementerian PU harus semakin tertib. Pegawai yang tidak bisa dibina perlu dievaluasi, sedangkan yang masih bisa diperbaiki harus dibina," katanya.