RRI.CO.ID, Jakarta - Upaya mewujudkan kesetaraan gender di Indonesia menunjukkan perkembangan yang positif. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Indonesia terus mengalami penurunan, dari 0,499 pada 2018 menjadi 0,402 pada 2025.

Penurunan tersebut mencerminkan semakin baiknya capaian pembangunan kesetaraan gender sekaligus menjadi indikasi bahwa berbagai kebijakan pengarusutamaan gender mulai memberikan hasil nyata. Meski demikian, kemajuan tersebut masih menyisakan pekerjaan rumah, terutama dalam meningkatkan keterwakilan perempuan pada posisi-posisi kepemimpinan strategis di sektor publik sebagai bagian penting dari proses pengambilan keputusan.

Hal ini diungkapkan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN), Dr. Muhammad Taufiq, DEA saat memberikan sambutan pada Women’s Leadership Forum, di Aula Prof. Agus Dwiyanto, MPA, Kantor LAN Jakarta, Senin 27 Juli 2026. Dalam kegiatan yang mengangkat tema “Breaking Barriers Building Impact” ini, Muhammad Taufiq menjelaskan, komposisi Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan Statistik tahun 2025 tercatat dari sekitar 6,5 juta ASN di Indonesia, sebanyak 54 persen atau sekitar 3,59 juta merupakan perempuan.

Namun, jelasnya, besarnya jumlah tersebut belum berbanding lurus dengan keterwakilan perempuan pada jabatan pimpinan tinggi (JPT), yang hingga kini baru mencapai sekitar 17 persen. “Disatu sisi perempuan menjadi jumlah mayoritas di dalam birokrasi namun tetapi belum mengambil secara proporsional di dalam pengambilan keputusan strategis”, ujarnya.

Menurutnya, peningkatan jumlah perempuan pada posisi kepemimpinan bukan semata-mata untuk memenuhi target representasi, melainkan untuk menghadirkan perspektif dan gaya kepemimpinan yang semakin adaptif terhadap tantangan birokrasi modern. Perempuan dinilai memiliki karakter kepemimpinan yang kuat dalam membangun empati, mendorong kolaborasi, serta memperkuat komunikasi lintas sektor, sehingga mampu memberikan sentuhan yang berbeda dalam proses pengambilan kebijakan maupun penyelenggaraan pelayanan publik.

Oleh karena itu, Muhammad Taufiq menegaskan bahwa tantangan pembangunan kesetaraan gender saat ini tidak lagi sekadar membuka akses perempuan untuk masuk ke dalam birokrasi. Yang lebih penting adalah memastikan tersedianya jalur pengembangan karier yang adil, kesempatan peningkatan kompetensi, serta ruang yang setara bagi perempuan untuk memimpin hingga mencapai posisi-posisi strategis.

Dengan demikian, potensi besar yang dimiliki ASN perempuan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk memperkuat birokrasi yang profesional, inklusif, dan berdaya saing. Senada dengan hal tersebut, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini menyampaikan bahwa perempuan memiliki kontribusi strategis dalam membangun birokrasi yang semakin inklusif.

Menurutnya, kehadiran perempuan pada posisi kepemimpinan mampu mendorong lahirnya kebijakan yang lebih responsif terhadap berbagai kelompok masyarakat. Selain itu memperkuat budaya kerja yang kolaboratif, mengedepankan keseimbangan antara kehidupan dan pekerjaan (work-life balance), serta membuka ruang yang lebih luas dalam proses pengambilan keputusan dan penyelesaian konflik di lingkungan birokrasi.

“Namun demikian, harus diakui bahwa perjalanan karier ASN perempuan masih dihadapkan pada berbagai hambatan yang kerap tidak terlihat (glass ceiling). Tantangan tersebut tidak hanya berasal dari tanggung jawab rumah tangga, seperti mengasuh anak maupun merawat orang tua, serta ekspektasi keluarga terhadap peran perempuan, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor individu seperti motivasi, kepercayaan diri, dan pengembangan kompetensi," tegasnya.

Di sisi lain, budaya kerja yang ditandai dengan beban kerja tinggi, jam kerja yang panjang, dan pengaturan kerja yang belum sepenuhnya adaptif terhadap perempuan. Rini juga mendorong LAN untuk memperkuat ekosistem kepemimpinan perempuan di sektor publik.

Salah satu langkah yang dapat dikembangkan adalah pembentukan Pusat Pendidikan Kepemimpinan Perempuan (Women's Leadership Center) sebagai wadah pengembangan kepemimpinan perempuan yang terstruktur dan berkelanjutan. “Pusat ini dirancang tidak hanya sebagai tempat peningkatan kompetensi, tetapi juga menjadi ruang untuk coaching, pendampingan karier, pemantauan pengembangan talenta, pembangunan jejaring profesional, serta pertukaran pengalaman antargenerasi dan antarinstansi.” ucapnya.

Dari sisi Pengarusutamaan Gender (PUG) sebagai strategi pembangunan nasional, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Veronica Tan, menegaskan bahwa kepemimpinan perempuan tidak dapat dilepaskan dari penerapan empat pilar utama PUG yang menjadi landasan terciptanya pembangunan yang inklusif dan berkeadilan. Pilar pertama adalah akses, yaitu memastikan perempuan memperoleh kesempatan yang setara dalam mengakses pendidikan, pengembangan kompetensi, serta peluang untuk menduduki jabatan-jabatan strategis di sektor publik.

Pilar kedua adalah partisipasi, yakni memberikan ruang yang sama bagi perempuan untuk terlibat secara penuh dalam proses penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan. Selanjutnya, pilar ketiga adalah kontrol, yang memastikan perempuan memiliki peran dalam proses pengambilan keputusan sehingga tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga menjadi aktor utama yang ikut menentukan arah pembangunan.

Adapun pilar keempat adalah manfaat, yaitu memastikan hasil pembangunan dapat dirasakan secara adil dan setara oleh perempuan maupun laki-laki tanpa adanya kesenjangan. Hadir pula sebagai narasumber dalam kegiatan tersebut, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, Wakil Menteri Pariwisata, Ni luh Puspa, Wakil Menteri Dalam Negeri, Ribka Haluk, Direktur Jenderal Teknologi Pemerintah Digital, Kementerian Komunikasi dan Digital, Mira Tayyiba, Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi, Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi dan dimoderatori oleh Deputi Bidang Transformasi Pembelajaran ASN, Erna Irawati dan Widyaiswara Madya LAN, Idha Saftawaty.