RRI.CO.ID, Jakarta – Kementerian Komunikasi dan Digital kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI. Opini tersebut diberikan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025.

Capaian itu menjadi opini WTP kedua berturut-turut pada masa kepemimpinan Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid. Sebelumnya, kementerian ini memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian pada 2015, 2022, dan 2023.

Laporan Hasil Pemeriksaan diserahkan Anggota III BPK RI Akhsanul Khaq kepada Menteri Meutya Hafid. Penyerahan berlangsung di Auditorium Badiklat PKN BPK RI, Jakarta Selatan, Rabu 16 Juli 2026.

Meutya mengatakan capaian tersebut mencerminkan komitmen memperkuat tata kelola keuangan negara. Seluruh proses dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.

"Keberhasilan mempertahankan opini WTP menunjukkan reformasi birokrasi terus berjalan. Penguatan pengelolaan keuangan juga mendukung percepatan transformasi digital nasional," ujarnya.

Sepanjang 2025, Kemkomdigi mencatat realisasi penyerapan anggaran mencapai 94 persen. Anggaran tersebut mendukung konektivitas, infrastruktur digital, dan peningkatan layanan digital bagi masyarakat.

Akhsanul Khaq menjelaskan opini WTP diberikan berdasarkan empat kriteria utama. Penilaian meliputi kesesuaian SAP, kecukupan pengungkapan, pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap peraturan.

Kemkomdigi menegaskan komitmennya menjaga kualitas tata kelola keuangan negara secara berkelanjutan. Kementerian juga memastikan anggaran memberikan manfaat bagi percepatan transformasi digital Indonesia.

Jika ditujukan untuk media online, naskah ini sudah mengikuti gaya penulisan berita yang ringkas, padat, dan mudah dibaca, sekaligus mempertahankan substansi siaran pers.