Menhan Pimpin Evaluasi Satgas Penertiban Kawasan Hutan
- 14 Jul 2026 06:20 WIB
- Pusat Pemberitaan
Poin Utama
- Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin memimpin rapat Satgas Penertiban Kawasan Hutan pada Senin 13 Juli 2026 untuk membahas optimalisasi, sinkronisasi, dan evaluasi pelaksanaan tugas sesuai Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025.
- Satgas PKH bekerja dengan prinsip tata kelola yang akuntabel melalui sinergi 12 kementerian dan lembaga untuk menguasai kembali kawasan hutan serta melakukan penagihan denda administratif dan pemulihan aset secara berkelanjutan.
- Evaluasi berkala Satgas PKH bertujuan meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan memperkuat tata kelola kawasan hutan demi kepentingan bangsa dan negara.
RRI.CO.ID, Jakarta – Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin memimpin rapat Satgas Penertiban Kawasan Hutan, Senin 13 Juli 2026. Rapat membahas optimalisasi, sinkronisasi, dan evaluasi pelaksanaan tugas sesuai Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025.
Usai rapat, Juru Bicara Satgas PKH, Barita Simanjuntak, menyampaikan hasil pembahasan kepada awak media. Ia didampingi Kepala Biro Informasi Pertahanan Setjen Kemhan, Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait.
Barita mengatakan rapat rutin menjadi forum evaluasi pelaksanaan tugas Satgas PKH. Rapat juga memperkuat koordinasi antar kementerian dan lembaga dalam penertiban kawasan hutan.
"Rapat Satgas membahas optimalisasi, sinkronisasi, dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas Satgas. Evaluasi rutin dilakukan untuk menyusun strategi mencapai target Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025," kata Barita Simanjuntak.
Barita menegaskan Satgas PKH bekerja dengan prinsip tata kelola yang akuntabel. Seluruh pelaksanaan tugas berada di bawah kendali Presiden.
Melalui sinergi 12 kementerian dan lembaga, Satgas terus menguasai kembali kawasan hutan. Satgas juga melakukan penagihan denda administratif dan pemulihan aset secara berkelanjutan.
Menurut Barita, evaluasi berkala bertujuan meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas Satgas PKH. Langkah itu diharapkan memperkuat tata kelola kawasan hutan demi kepentingan bangsa dan negara.
Rapat tersebut dihadiri sejumlah pejabat tinggi negara dan unsur terkait. Hadir Panglima TNI, Jaksa Agung, Kepala BPKP, Kepala Staf Umum TNI, serta Kuntadi.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....