KKP Perkuat Kolaborasi Percepat Program Prioritas Kelautan

RRI.CO.ID, Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengajak kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, serta masyarakat memperkuat kolaborasi. Kolaborasi ini untuk mempercepat pelaksanaan Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) sektor kelautan dan perikanan guna mendukung ketahanan pangan.

"Forum ini menjadi ruang konsolidasi nasional untuk menyatukan arah, memperkuat koordinasi. Serta memastikan pelaksanaan program prioritas KKP tahun 2026 berjalan lebih cepat, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," kata Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) bertema Akselerasi PKPN Sektor Kelautan dan Perikanan Mendukung Swasembada Pangan di Gedung Mina Bahari III, Jakarta, Kamis 2 Juli 2026.

Menurutnya, sektor kelautan dan perikanan memiliki peran strategis dalam mendukung agenda pembangunan nasional. Terutama melalui penyediaan sumber protein, penguatan ekonomi berkelanjutan, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Untuk mendukung target swasembada pangan, KKP menjalankan enam Program Kerja Prioritas Nasional. Yakni pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di 5.000 lokasi hingga 2029.

Kemudian pengembangan Budidaya Ikan Darat Tematik di 40.000 titik pada 500 kabupaten/kota. Program Swasembada Garam Nasional melalui pembangunan 2.000 hektare tambak garam.

Selanjutnya Revitalisasi Tambak Pantai Utara Jawa seluas sekitar 14.000 hektare, pembangunan Kawasan Tambak Udang Terintegrasi Waingapu seluas 2.000 hektare. Serta Modernisasi Kapal Perikanan untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing nelayan.

Trenggono menjelaskan seluruh program tersebut dijalankan dengan pendekatan bottom-up melalui pelibatan aktif masyarakat, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan sejak tahap perencanaan hingga evaluasi. Pendekatan itu diharapkan mampu menyesuaikan program dengan kebutuhan daerah sekaligus memperkuat rasa memiliki masyarakat terhadap pembangunan.

"Seluruh program yang telah direncanakan harus kita kawal bersama hingga tahap implementasi. Agar memberikan manfaat nyata melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah, penguatan ketahanan pangan, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat," ujarnya.

Rakornas juga menjadi ajang penguatan sinergi antarlembaga dengan menghadirkan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto. Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus, serta Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto.

Pada kesempatan tersebut, KKP menandatangani nota kesepahaman dengan PT PLN (Persero), Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Asosiasi Pemasok Energi, Mineral, dan Batubara Indonesia (Aspeksindo). KKP juga menandatangani perjanjian kerja sama dengan Baharkam Polri, PT Garam, dan PT Pertamina Patra Niaga untuk memperkuat pelaksanaan program prioritas di sektor kelautan dan perikanan.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan penguatan sektor pangan, termasuk kelautan dan perikanan, menjadi bagian dari upaya mewujudkan kedaulatan pangan nasional. "Kalau program ini dijalankan secara konsisten dan didukung pemerintah daerah serta seluruh pemangku kepentingan, saya optimistis Indonesia tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan protein dalam negeri, tetapi juga menjadi kekuatan baru sebagai eksportir produk perikanan dunia," katanya.

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto menegaskan dukungan DPR terhadap berbagai program strategis KKP melalui fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Menurutnya, Program Kampung Nelayan Merah Putih merupakan salah satu program yang telah menunjukkan manfaat nyata dalam menggerakkan perekonomian masyarakat pesisir di sejumlah daerah.